Pendidikan & Kesehatan

Guru di Jember Punya Tugas Tambahan Sensus Penduduk Online

Kepala Dispendik Jember Edi Budi Susilo

Jember (beritajatim.com) – Para guru di Kabupaten Jember, Jawa Timur, punya tugas tambahan, yakni memastikan sensus penduduk dalam jaringan (online) oleh orang tua siswa. Tenggat sensus penduduk dalam jaringan internet adalah 29 Mei 2020.

Tugas tambahan ini dituangkan dalam surat edaran mengenai Partisipasi Sensus Penduduk 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Jember Edi Budi Susilo, tertanggal 20 Mei. Surat itu ditujukan kepada pengawas SD dan SMP, Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SD dan SMP, K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) SD dan SMP, dan Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indinesia.

Ada lima poin dalam surat itu. Pertama, mengimbau kepada semua wali murid untuk segera melaksanakan sensus penduduk secara online pada situs Badan Pusat Statistik. Kedua, pelaksanaan sensus akan berakhir pada 29 Mei 2020.

Ketiga, meminta bantuan kepada para guru untuk memberikan tugas kepada murid (menjadi tugas mandiri sekolah) agar dapat meningkatkan dan membantu wali murid memutakhirkan data tempat tinggal dan keluarga dalam sensus penduduk online dengan jujur dan benar.

Keempat, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dapat mengunduh tata cara pelaksanaan sensus penduduk pada tautan situs BPS. Kelima, membuat laporan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dengan format terlampir yang disampaikan ke Dispendik Jember.

Tambahan tugas ini membuat kepala sekolah meminta semua wali murid memberikan informasi pelaksanaan sensus kepada guru kelas. Para guru diminta mengumpulkan bukti jika wali murid sudah melaksanakan sensus online.

Ali Badruddin, salah satu orang tua siswa, mengkritik kebijakan ini. “DInas Pendidikan Jember ini kurang pekerjaan. Bagi wali murid yang paham teknologi informasi sih tidak masalah, Tapi ini sangat meresahkan wali murid yang gagap teknologi, apalagi tidak mengenal sama sekali,” katanya, Jumat (22/5/2020).

Ali yakin, bukan hanya wali murid yang resah. Guru senior yang kurang menguasa teknologi informasi pun bisa resah. “Lagian ngapain ya Dinas Pendidikan mengurusi urusan BPS?” katanya.

Ali menyarankan agar semua institusi mengurusi tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Dinas Pendidikan mengurusi sekolah, pendidikan dan proses belajar mengajarnya apa sudah benar pada masa pandemi Covid ini? Saya khawatir banyak pihak yang menilai, dengan belajar di rumah seakan-akan guru tidak ada kerjaan yang ujung-ujungnya dilimpahi tambahan pekerjaan,” katanya, tertawa.

Ali menyarankan, Dinas Pendidikan Jember membuat inovasi pembelajaran yang menjadi solusi pada masa pandemi ini. “Gerakkan semua komponen di bawah Dinas Pendidikan untuk berlomba-lomba membuat inovasi pembelajaran dan memberikan reward bagi sang inovator,” katanya.

Kepala Dispendik Jember Edi Budi Susilo membenarkan adanya surat edaran tersebut. “Kami membantu BPS. Jadi tenggat waktu sensus penduduk sampai 29 Mei 2020. Sebenarnya di lingkungan pendidikan, secara struktural sampai dengan sekolah, sudah pernah berpartisipasi untuk sensus penduduk online,” katanya.

“Sisa waktu yang ada sekitar 10 hari ke depan kemarin, kami melihat, hasil evaluasi BPS ternyata masih cukup potensi terutama di lingkungan guru, tenaga kependidikan, maupun wali murid. Kami imbau bagi yang belum melaksanakan sensus penduduk online sedapatnya diingatkan kepala sekolah,” kata Edi.

Edi mengatakan, tugas membantu sensus penduduk online ini tidak wajib dan hanya mengingatkan seluruh pihak. “Sistem daring (dalam jaringan) kan sudah mau berakhir. Kami saat ini sedang sibuk pengisian rapor dan ijazah,” katanya.

Edi membenarkan jika BPS meminta bantuan untuk pelaksanaan sensus penduduk tersebut. “Bagi para pihak yang sudah melakukan sensus online tak usah gelisah. Bagi para pihak yang belum, diambil hikmah. Kalau mau daftar monggo, itu hal warga negara. Kalau tidak, tidak ada masalah,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar