Pendidikan & Kesehatan

Cari Wifi Gratisan

GTT/PTT di Mojokerto Keluhkan Bantuan Pemerintah Terhadap Warga Terdampak Covid-19

Mojokerto (beritajatim.com) – Sejumlah bantuan yang dikucurkan pemerintah di tengah pandemi virus corona (Covis-19) untuk warga terdampak, dikeluhkan oleh ratusan guru Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Mojokerto. Ini lantaran mereka menilai pemerintah tak memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh para honorer.

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) GTT/PTT SMA/SMK dan PK-PLK Provinsi Jawa Timur, Hadi Soebagio mengatakan, tenaga honorer yang notabene mempunyai tugas terhadap pendidikan generasi muda tanah air juga merasakan kesulitan dan tekanan ekonomi di tengah pendemi virus corona.

“Apa yang kami sampaikan terkait kesulitan dan keluh kesah kami bukanlah hal yang mengada-ada, ini saya rasakan dan keluhan teman- teman anggota Forkom Honorer SMA/SMK/PK-PLK Jawa Timur,” ungkapnya saat ditemui di Balai Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Senin (20/4/2020).

Masih kata guru mata pelajaran Produktif Perbankan di SMKN 1 Kemlagi ini, tugas online cukup memberatkan para honorer karena biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan internet adalah biaya sendiri. Menurutnya, tak hanya para guru honorer, pengeluaran untuk biaya internet tersebut juga dikeluhkan para siswa.

“Kadang kalau tidak ada pulsa, ya cari internet gratis agar bisa memback up kebutuhan kita. Seperti saya, ke Balai Desa ini cari wifi gratisan atau ngopi di warkop untuk melakukan proses belajar mengajar. Untuk jam pelajaran, sama dengan jam pelajaran di sekolah. Seperti jam pelajaran kita sehari-hari,” katanya.

Hadi yang juga Ketua Forkom GTT/PTT SMA/SMK dan PK-PLK Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan, ada sekitar 800 tenaga honorer di Kabupaten Mojokerto. Sementara untuk honor yang diterima para honorer tergantung dari masing-masing sekolah. Contoh paling sedikit yang diterima yakni Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per jam dan mengajar dalam seminggu antara 15 jam sampai 20 jam.

“Untuk beli kuota per bulan sekitar Rp100 ribu, agar memperingan pengeluaran sehingga mencari wifi gratis. Hal yang sama juga dikeluhkan para siswa yakni pulsa habis. Absen siswa terlambat karena tidak ada pulsa juga sering terjadi. Tingkat SMA/SMK ditiadakan, tapi yang di Dikdas masih ada ujian,” jelasnya.

Hadi menambahkan, dalam proses belajar mengajar ia menggunakan aplikasi zoom karena memiliki kapasitas cukup banyak dalam komunikasi tatap muka. Dalam pengumpulan tugas, ia memberikan waktu tambahan kepada para siswanya karena tugas tidak bisa dikumpulkan langsung.

Ia berharap pemerintahan tidak mengesampingkan tenaga honorer karena para tenaga honorer selain butuh makan dan ada yang punya anak sekolah yang juga butuh untuk online dalam proses belajar mengajar. Sehingga butuh tambahan uang untuk kebutuhan internet.

“Ada perhatian lebih dari pemerintahan terhadap kami. Meskipun saat ini ada wacana, dari Mas Menteri (Nadiem Makarim) ada honor khusus kepada honorer tapi itu hanya wacana, tidak ada prakteknya selama ini. Kita juga sulit mencari tambahan penghasilan, karena ada teman-teman yang mencari tambahan penghasilan tapi sekarang sepi,” ujarnya.

Sementara hal yang sama disampaikan  Sekretaris Forkom GTT/PTT SMA/SMK dan PK-PLK Kabupaten Mojokerto, Alfa Yaki menambahkan, dalan sehari rata-rata ia mengajar selama delapan jam atau 35 jam dalam seminggu untuk dua mata pelajaran. Yakni Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Produktif Grafiska.

“Di sekolah saya lebih beruntung dibandingkan sekolah lain, karena ada sedikit subsidi dari sekolah. Yakni paket data untuk internet tapi tdak mencukup karena subsidi tidak talalu banyak. Jam yang saya keluarkan lebih banyak tapi kemarin banyak yang PKL jadi pembelajaran bisa lebih fleksibel. Saya kembali baru saya beri tugas,” tuturnya.

Menurutnya, pemilihan lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) para siswanya waktunya di awal pandemi virus corona sehingga banyak yang sudah selesai atau diselesaikan sebelum waktunya selesai. Ia mengajak dalam satu minggu 35 jam untuk delapan kelas. Meski ada subsidi dari sekolah, ia tetap harus mengeluarkan biaya untuk internet.

“Karena kebetulan si kecil harus double, antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Subsidi dari sekolah hanya sekitar Rp20 ribu sampai Rp50 ribu. Sebelumnya rata-rata Rp50 ribu untuk kebutuhan internet sebelum ada pandemi karena di sekolah masih ada wifi tapi sekarang tidak bisa ke sekolah, hanya ASN yang bisa ke sekolah,” tegasnya.

Ia membuat grup Whatsapp (WA) dengan anak didiknya, selain aplikasi Zoom. Melihat kebutuhan dalam proses belajar mengajar, jika harus diskusi maka baru melalui Zoom. Menurutnya, sekolah memberikan kemudahan tapi paling memungkinkan tanya jawab dan interaksi adalah aplikasi Zoom.

“Google class room harus menjelaskan satu-satu dan memperpanjang waktu, karena kalau WA maksimal tiga anak. Dalam satu kelas minimal harus menerangkan 10 kali karena satu kelas totak minimal 30 siswa. Kadang guru juga memberikan tugas tidak melihat kemampuan siswa, kalau di sekolah kan bisa urunan, di rumah mikir sendiri. Kasihan di anak-anak juga,” pungkasnya.[tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar