Pendidikan & Kesehatan

Gaji PTT RSUD Lawang Nunggak, Ini Kata Bupati Malang

Malang (beritajatim.com) – Polemik pengalihan anggaran gaji 282 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dipergunakan untuk program perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang, membuat Bupati Malang, HM Sanusi angkat bicara.

“Perkara itu akan segera kami tindaklanjuti. RSUD Lawang kan sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jadi nanti akan kita bantu tindaklanjuti. Nanti akan ditagihkan tagihannya ke BPJS,” ungkap Sanusi ditemui usai meninjau vaksinasi di SMK NU 4 Pakis, Kabupaten Malang, Minggu (29/8/2021).

Sanusi menjelaskan, selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terkait pengajuan subsidi anggaran yang diajukan RSUD Lawang tersebut.

“Kita akan bicarakan dengan Dinkes dulu di anggaran ini. Karena dia sudah BLUD, maka untuk pembiayaan itu dari internal itu sendiri, bukan APBD,” jelasnya.

Sanusi mengatakan, di dalam RSUD Lawang memang masih terkendala masalah managemen. Karena menurutnya saat ini managemen di RSUD Lawang masih terbilang baru.

“Karena kemaren managemennya terganggu, sehingga direkturnya saya mutasi. Jadi ini kan managemen baru,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, bidang Kesejahteraan Masyarakat, Moch Saiful Efendi, bakal memanggil lagi Direktur RSUD Lawang, Dessy Deliyanti, untuk meminta keterangan tentang ratusan PTT yang belum terima gaji.

Dessy mengaku, terhitung sejak tahun 2020 lalu mereka harus berhutang untuk membeli obat-obatan dan menggaji pegawai tidak tetap (PTT).

“Ya, terhitung sejak tahun 2020 kami talangi biaya untuk gaji PTT dan membeli obat-obatan. Total akumulasi hutang kita mungkin berkisar Rp 17-18 Miliyar,” beber Direktur RSUD Lawang drg Dessy Deliyanti beberapa waktu lalu.

Minusnya pendapatan itu, lanjut Dessy, akibat klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) dan anggaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan belum cair. (yog/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar