Pendidikan & Kesehatan

Gagal Lolos di Pilrek Unair, Bacarek Ajukan Gugatan ke Mahkamah Agung

Surabaya (beritajatim.com) – Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya periode 2020-2025 sudah melalui tahap Uji Masyarakat Kampus dan tersisa 9 bakal calon Rektor (bacarek). Namun ternyata dibalik itu semua, terkisah satu polemik terkait kontradiksi penjaringan calon Rektor.

Sebelumnya diberitakan terdapat 12 peserta yang mengikuti pilrek Unair periode 2020-2025 kemudian dalam tahap seleksi tersisa 9 bacarek, karena 3 diantaranya dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dikarenakan keterlambatan pengumpulan berkas yang maksimal dikumpulkan pukul 16.00 30/1/2020.

Salah satu diantara ke 3 peserta yang tidak lolos itu merupakan Prof Rachmah Ida Dra M Comm Ph D dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prof Rachmah Ida pun mengajukan gugatan terkait putusan tersebut. Pasalnya ia mengklaim bahwa terjadi mekanisme yang tidak sesuai.

Diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Sholeh SH, Prof Rachmah Ida mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menyerah untuk mendapatkan keadilan. “Klien kami telah mengajukan gugatan dan berkas sengketa ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini untuk Panitia Seleksi Calon Rektor Unair,” ujar Sholeh, Selasa (25/2/2020) di Surabaya.

Sholeh pun menerangkan kronologi kejadian yang dirasa merugikan kliennya. Dalam putusan tim Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) Unair, Prof Rachmah Ida dinyatakan tidak lolos karena borang diserahterimakan pada pukul 16.17 WIB, pada tanggal 30/1/2020.

Padahal kliennya mengklaim bahwa dirinya datang pada pukul 15.10 WIB, 30/1/2020 di ruang pengumpulan berkas. Hari itu diketahui merupakan hari terakhir pengumpulan borang dan berkas administrasi Pilrek. Selain itu berkas dan barang pun telah siap pada pukul 15.45, meskipun demikian Prof Rachmah Ida pun tetap menunggu giliran atau antrian.

Namun dalam berita acara pemeriksaan barang pendaftaran milik Prof Rachmah Ida ditulis diserahterimakan pada pukul 16.17 WIB. Dalam berita acara itu pun ditulis semua persyaratan administrasi dan borang pendukung telah dilengkapi dengan sempurna. “Padahal 14.17 itu adalah waktu saat semua berkas dan borang sudah dicek dan diperiksa. Tetapi ditulis sebagai waktu penerimaan berkasnya,” ujar Sholeh.

Meskipun dalam berita acara dituliskan demikian, Prof Rachmah Ida tetap diberikan surat pengantar tes kesehatan di RSUA dan dinyatakan lolos tes kesehatan. Tetapi pada 11/2/2020, diumumkan 9 peserta lolos untuk tahap selanjutnya dan 3 lainnya tidak lolos tanpa disebutkan alasannya. Dari 3 yang gagal tersebut Prof Rachmah Ida salah satunya.

Terkait hal itu, pada tanggal 13 Februari, Prof Rachmah Ida mengajukan gugatan dan keberatan serta klarifikasi dari pihak PSCR. Setelah itu pihak PSCR pun memberikan jawaban bahwa Prof Rachmah Ida terlambat menyerahkan berkas dan barang pendukung.

“Tentunya itu tidak masuk akal, harusnya jika memang demikian PSCR harus memberitahu klien kami bahwa jika diatas pukul 16.00 WIB berkas ditolak. Tetapi ini pihak panitia membiarkan padahal klien kami telah masuk dan antri sejak 15.10 WIB,” tukasnya.

Ia pun menekankan bahwa dalam bentuk sengketa administrasi lainnya, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah atau lainnya, yang dihitung adalah jam saat kedatangan bukan pada saat selesai melakukan cek list berkas dibagian pendaftaran.
“Logikanya cek list tentu membutuhkan waktu, tetapi panitia tidak menyediakan timer bagi para peserta untuk mengantisipasi keterlambatan dan membuktikan peserta terlambat atau tidak,” tukasnya.

“Kami bawa kasus ini ke PTPN biar pemilihan rektor Unair fair play bukan model seperti ini. Tentunya tidak adil, sudah mengantri tetapi penentuannya di waktu setelah di cek list berkas, padahal berkasnya sendiri sudah lengkap. Harapannya klien kami bisa kembali berlaga di kancah Pilrek Unair secara jujur dan adil,” pungkasnya. [adg/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar