Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Fraksi GIB Usulkan Tim Independen Mendata Penerima Bansos di Jember

Siswono, dalam sidang paripurna Perubahan APBD 2022, 24 September 2022.

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan agar pendataan rakyat calon penerima bantuan sosial, dilakukan oleh lembaga independen non pemerintah.

“Lembaga ini benar-benar netral dan terbebas dari unsur kepentingan pribadi dan kelompoknya,” kata Siswono, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna pengesahan bersama Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Sabtu (24/9/2022).

Menurut Siswono, hal ini sangat penting, agar pemerataan dan keadilan pemerintah kepada rakyat bisa diwujudkan sebaik-baiknya. “Bantuan sosial yang diberikan ini harus benar-benar merata dan memenuhi rasa keadilan bagi rakyat yang memang membutuhkan, tanpa kecuali. Bukan like and dislike seperti yang kita lihat saat ini,” katanya.

Fraksi GIB menemukan fakta bahwa penerima bantuan sosial yang bersumber dari penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM kali ini diberikan kepada mereka yang sudah menerima program sosial dari pemerintah sebelumnya.

“Sementara masih banyak rakyat yang karena data yang dimiliki pemerintah tidak valid, tidak terjamah bantuan sosial apapun dan dari manapun. Padahal, mereka sangat layak dan membutuhkannya. Unsur suka dan tidak suka dalam pendataan rakyat calon penerima bantuan sosial di lapangan saat ini, sangat kental terjadi adanya persoalan kepentingan tertentu,” kata Siswono.

Lembaga independen non pemerintah ini, menurut Siswono, sebaiknya juga mendata guru ngaji penerima insentif, bukan oleh Bagian Kesejahtreraan Rakyat Pemkab Jember, camat, hingga pemerintah desa. “Pemerintah dalam hal ini Bagian Kesra sebaiknya cukup menjadi verifikator sebelum akhirnya ditetapkan menjadi data penerima yang valid. Validitas data itu sangat penting, agar memenuhi rasa keadilan dan pemerataan,” kata Siswono.

Fraksi GIB mengingatkan, progam beasiswa, honor guru ngaji, dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) daerah memerlukan kecermatan dan kehati-hatian agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) lagi. “Tumpang tindahnya data penerima program beasiswa, tidak meratanya guru ngaji yang menerima apresiasi dari APBD, serta tidak adilnya dalam pemberian BOS daerah untuk rakyat, harus segera dicarikan solusinya,” kata Siswono. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar