Pendidikan & Kesehatan

Fokus Tangani Pasien Covid-19, Keuangan Rumah Sakit Cukup Berat

dr.Mahesa Paranadipa Maikel, M.H

Surabaya (beritajatim.com) – Masih merebaknya pandemi Covid-19 tentu saja membutuhkan banyak fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL).

Menjadi garda depan tentu beban semakin berat. Menurut dr.Mahesa Paranadipa Maikel, M.H, Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) bahwa sampai saat ini pembiayaan yang dikeluarkan oleh FKTP maupun FKTRL terkait penanganan pasien Covid-19 masih menggunakan dana internal.

Padahal dengan semakin bertambahnya daerah dengan transimis lokal, mau tidak mau hampir seluruh fasilitas kesehatan baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL) telah menangani pasien-pasien yang masuk kriteria Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun baru memeriksa Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Jika mengacu kepada UU no.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU no.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pembiayaan penyakit yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau wabah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.104 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2020.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Kepmenkes No.238 tahun 2020 tentang petunjuk teknis klaim pembiayaan yang ditandatangani tanggal 6 April 2020. Dari Kepmenkes ini, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran no.1116 tahun 2020 pada tanggal 9 April 2020 yang ditujukan kepada dinas kesehatan dan direktur rumah sakit seluruh Indonesia perihal wajib lapor kasus Covid-19.

“Namun faktanya, sambil proses klaim ini berjalan, hingga hari ini pembiayaan pasien Covid-19 di rumah sakit maupun di FKTP belum mendapat penggantian. Beban rumah sakit dan FKTP selama wabah ini cukup signifikan berat, hal ini disebabkan penurunan kunjungan jumlah pasien ke fasilitas kesehatan,” ungkap dr Mahesa, Senin (20/4/2020).

“Mengingat satuan biaya sendiri baru dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tanggal 6 April 2020, dan petunjuk teknis (Juknis) klaim biaya baru dikeluarkan oleh Kemenkes tgl 6 April 2020, jadi banyak rumah sakit baru memproses pengajuan klaim,” tambahnya.

Ditambah adanya surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan no.1118 tertanggal 9 April 2020 yang berisi imbauan untuk tidak praktik rutin kecuali emergensi. Akhirnya pemasukan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dari klaim ke BPJS Kesehatan maupun dari pasien umum menurun drastis.

Bagi FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tidak memiliki banyak pengaruh karena ditopang dengan dana Kapitasi. Namun problem di FKTP adalah belum jelasnya mekanisme klaim pelayanan pasien Covid-19.

Beberapa rumah sakit akhirnya terpaksa memungut biaya dari pasien, sekalipun pasiennya tidak mampu. Bahkan ada rumah sakit yang mewajibkan setiap pasien, tidak hanya pasien suspek, untuk dilakukan pemeriksaan rapid test maupun PCR. Hal ini tentunya makin memberatkan pasien ketika ingin mendapatkan layanan di rumah sakit. Berdasarkan aturannya, pasien jaminan BPJS Kesehatan, jika keluhan sakitnya tidak berkenaan dengan Covid-19 seharusnya tidak dibebankan biaya tambahan, karena dijamin dengan dana JKN.

“Problem pembiayaan ini harus segera diatasi, karena mengingat semakin bertambahkan kasus Covid-19, maka kemampuan rumah sakit dan FKTP harus dijaga agar tetap bisa melayani masyarakat. Selain itu, perlindungan bagi seluruh petugas kesehatan harus juga diperhatikan dengan serius. Jika rumah sakit tidak lagi mampu membayar gaji dan jasa medik, dikhawatirkan pelayanan akan terhenti. Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar dijalankan,” tegas Mahesa.

Oleh karena itu, MHKI mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, Lebih baik di rumah jika tidak ada hal penting di luar rumah, dan gunakan masker jika keluar rumah.

MHKI selaku organisasi kemasyarakat yang bertugas mengadvokasi kepentingan masyarakat dan pelaku pelayanan kesehatan akan tetap melakukan langkah-langkah advokasi yang tujuannya agar pelayanan terhadap masyarakat di tengah wabah Covid-19 tetap berjalan, tapi fasilitas kesehatan juga tetap bisa berjalan dengan beban yang tentunya makin besar. [adg/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar