Pendidikan & Kesehatan

Fakultas Hukum Unair Tolak RUU KPK

Surabaya (beritajatim.com) – Aksi Bendera Hitam dilakukan oleh Akademisi dan Sivitas Universitas Airlangga sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Revisi KPK, di Gedung C, Selasa (10/9/2019).

Kegiatan menandatangani dan cetak tangan di atas kain hitam yang diinisiasi akademisi Fakultas Hukum Unair ini merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas melalui jejaring sosial yang telah dilakukan beberapa hari lalu. Dr. Herlambang P. Wiratraman, HRLS FH UNAIR salah satu inisiator aksi mengatakan pentingnya aksi Bendera Hitam juga sebagai bentuk solidaritas dari banyak kampus di Indonesia.

“Akademisi Tolak Pelemahan KPK dengan Bendera Hitam ini merupakan solidaritas dari 32 Kampus di Indonesia dengan lebih dari 1700 akademisi se Indonesia jadi Unair juga turut berpartisipasi,” ungkap Herlambang.

Menurut Herlambang, RUU Revisi KPK merupakan salah satu upaya melemahkan kekuatan KPK dengan adanya peraturan berlebihan terkait kewenangan penyadapan,  kewenangan penututan dan dewan pengawas beberapa hal yang lain.

“Penyadapan itu tidak perlu direvisi, standar penyadapan KPK itu tidak liar, juga melalui berbagi pengawasan dan evaluasi. Kalau penyadapan itu dibatasi maka OTT akan sulit lakukan,” ujar Herlambang.

Selain itu, terkait dewan pengawas, menurut Herlambang hal tersebut tidak diperlukan untuk KPK, karena secara konstituen atau ketatanegaraan KPK merupakan Watchdog Institution atau badan pengawas.

“Jadi tidak masuk akal. kalau KPK itu diberi badan pengawas, kan KPK itu Watchdog. Masa pengawas di beri pengawas lagi, terlebih lagi pengawas KPK itu cukup DPR. Ini sudah terlihat jelas sebagai pelemah posisi KPK yang sudah punya kemandirian” katanya.

Herlambang menilai, secara kelembagaan KPK hari ini sudah menampilkan kinerja yang sudah sesuai dengan hukum dan kerja progresif. Berbagai hal yang diajukan dalam RUU Revisi dinilai tidak masuk akal

“Kinerja KPK itu sudah optimum, memang ada beberapa kesalahan itu masih wajar, tetapi penguatan harus terus dilakukan. Aksi ini harus dilakukan agar tidak menciderai akal sehat publik,” tambahnya.

Arima Paripurna, Ph D mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keluh kesah masyarakat yang merasa dilukai haknya. Ia menerangkan bahwa korupsi merupakan kejahatan publik yang korbannya massal atau masyarakat Indonesia dengan jenis kejahatan yang disebut Political Victimologi.

“Kita sudah menggantungkan kepada KPK untuk menghadapi pelaku korupsi, jika ada usaha melemahkan kewenangan KPK maka ini adalah bentuk keresahan, karena masyarakat Indonesia adalah Korbannya. Jadi kita juga jadi korban kalau KPK dilemahkan,” ujar Pengurus Pusat Studi Anti Korupsi dan Kejahatan Pidana (CACCP FH Unair). [adg/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar