Pendidikan & Kesehatan

Empat SDN di Jember Terlambat Berikan Ijazah Ujian Nasional

foto/ilustrasi

Jember (beritajatim.com) – Ada empat sekolah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sudah meluluskan siswa pada tahun pelajaran 2016-2017, namun terlambat membagikan ijazah. Namun Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jember Edi Budi Susilo mengatakan persoalan tersebut sudah ditangani.

Empat sekolah itu adalah SDN petung 03, SDN Sumberjeruk 03, SDN Ajung 05, dan SDN Ampel 01. Keterlambatan dikarenakan ketiadaan posisi definitif kepala sekolah. “Tetap pelaksana tugas kepala sekolah (yang menandatangani),” kata Edi, memastikan tak ada aturan yang ditabrak.

“Alhamdulillah sudah clear semua, sudah ditandatangani empat pelaksana tugas kepala sekolah dan sudah dibagikan kepada yang berhak dengan mengacu pada persyaratan teknis yang sebelumnya mereka belum bisa menandatangani,” tambah Edi.

Edi mengatakan, proses administratif ijazah siswa SD dan SMP menjadi prioritas penyelesaian agar tak mengganggu siswa. “Pak Ghozali (Sekretaris Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas kepala dinas) sudah membuat langkah-langkah percepatan. Dalam catatan saya ketika masuk, ada empat sekolah dasar yang belum menandatangani ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) Tahun Pelajaran 2016-2017 yang sempat menjadi kegelisahan,” katanya.

Ijazah yang belum diterima para siswa itu, menurut Edi, langsung diserahkan kepada orang tua siswa di rumah masing-masing. “Itu perintah saya. Laporannya sudah clear,” katanya. Mengantarkan langsung ijazah ke rumah siswa, menurut Edi, merupakan bagian dari penebusan dosa. Ia menegaskan, tak ada aturan yang ditabrak.

Menghadapi ujian nasional tahun 2019, Edi akan mengumpulkan 910 orang kepala sekolah dasar untuk mendapat pengarahan agar tak ada lagi keterlambatan pemberian ijazah. Selain itu, Dispendik berupaya agar sejumlah sekolah yang mengalami kekosongan kepala karena pensiun dan meninggal dunia segera diisi. Edi sudah melaporkan hal ini kepada bupati.

“Kami harapkan sebelum ujian nasional semua sudah terisi, sehingga tak menyulitkan kami terkait penandatanganan ijazah dan seterusnya. Itu menjadi perhatian utama kami. Kalau misalnya ada pengaduan kepada Komisi D DPRD Jember, kami berharap mendapat tembusan sehingga bisa melakukan antisipasi,” kata Edi.

Edi menyatakan tak ingin menzalimi para siswa yang sudah bersusah payah belajar agar lulus. “Kalau sudah menyangkut ijazah, saatnya dapat tapi tidak segera diberikan, bisa dibayangkan betapa nelangsanya hati. Itu catatan kami dan kami berjanji memperhatikan lebih serius lagi,” katanya.

Sekretaris Dispendik Jember Muhammad Ghozali menambahkan, pelaksana tugas kepala sekolah bisa menandatangani ijazah dan SKHUN. “Dalam hal kepala sekolah berhalangan tetap dan belum ada kepala sekolah defnitif, maka dapat mengacu pada surat BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Nomor 007/SDAL/BNSP/V/2012 perihal Penandatanganan Ijazah dan SKHUN. Ijazah dapat ditandangani pelaksana tugas kepala sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru yang diberi mandat bupati. Dalam hal ini mandat adalah SK pelaksana tugas,” katanya.

Jika pelaksana tugas kepsek tidak memiliki jabatan fungsional guru, lanjut Ghozali, bupati atau walikota dapat menunjuk wakil kepala sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru dengan memberi surat mandat. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar