Pendidikan & Kesehatan

Dugaan Pelecehan Seksual, Rektor Universitas PGRI Argopuro Jember Mundur

Jember (beritajatim.com) – Rudy Sumiharsono, Rektor Universitas PGRI Argopuro di Kabupaten Jember, mengundurkan diri karena dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu dosen perempuan.

Pelecehan seksual itu terjadi di sela-sela kegiatan pendidikan dan pelatihan dosen pengampu mata kuliah ke-PGRI-an bagi perguruan tinggi di bawah naungan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Jawa Timur, di di Hotel Plaza Tanjung, Tretes. Pasuruan, 4-5 Juni 2021.

MH, suami dosen yang dilecehkan itu, kemudian melaporkannya kepada Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP PT) PGRI Jember, 16 Juni 2021. Yayasan pun melakukan rapat. Klarifikasi dilakukan kepada Rudy. Sehari kemudian, Rudy membuat surat pengunduran diri resmi dari jabatan rektor.

Beritajatim.com masih belum mendapat jawaban konfirmasi via WhatsApp. Namun berdasarkan hasil wawancara beberapa wartawan via ponsel, Rudy mengaku sudah meminta maaf.

Rudy mengatakan kasus itu dipolitisasi sehingga meluas. Berawal saat perjalanan dengan mobil menuju lokasi. Dalam mobil itu, selain ada Rudy dan si dosen, ada pula sopir dan salah satu dekan fakultas.

Rudy mengaku duduk di kursi tengah dan dosen tersebut duduk di kursi depan. Saat itu, dia meletakkan kaki mengarah ke depan karena pegal. “Pada saat saya selonjor, dia mungkin kesenggol tangannya. Begitu saja. Ya malu dong, kalau saya sampai melakukan pelecehan dalam mobil. Dikira saya apa,” katanya.

Sementara itu, di hotel, salah satu dekan yang kamarnya bersebelahan dengan dosen perempuan itu datang dan hendak membuka kunci kamar. Rudy mengajak keluar bareng untuk makan. Dia kemudian mengetuk pintu kamar dosen perempuan tersebut.

“Begitu dia membuka pintu, saya tidak ada rencana, kok spontanitas ingin mencium dia. Tapi dia mengelak. Terus saya minta maaf. Kemudian saya keluar (meninggalkan tempat, red). Tidak ada sampai paksaan melebihi dari itu,” kata Rudy.

Namun dosen perempuan itu rupanya tidak terima dan melaporkan ini ke yayasan. Dalam rapat Yayasan PPLP, Rudy mengaku sudah mendapat surat peringatan pertama. Ia sudah menandatangani. “Kok tahu-tahu kok pihak sana sama suaminya datang dan kemudian ada yang menggerakkan mengumpulkan dosen dan karyawan, sehingga intinya saya diminta berhenti dari rektor. Padahal sudah ada keputusan dari PPLP. Tapi kok sampai meluas,” katanya.

“Nek ngene kan gak ngeman Unipar. Ini baru berdiri kok malah dibuat seperti ini. Terus terang, saya mengakui khilaf dan sudah minta maaf pada yang bersangkutan,” kata Rudy.

Rudy tidak mempermasalahkan jika diminta mundur. “Silakan. Itu wewenang PPLP. Tapi apakah PPLP sudah siap mencari pengganti saya, karena sekarang Unipar sedang tata-tata (berbenah),” katanya.

Rudy menduga ada orang yang ingin menggantinya. “Kalau saya ya sudahlah, barangkali ini punishment dari Yang Maha Kuasa untuk mengingatkan saya agar saya mencari jalan yang baik,” katanya.

Rudy mengaku sudah meminta dilakukan mediasi, namun belum terjadi. “Saya membuat pernyataan kesalahan saya dan kronologis ada di PPLP. Saya tanda tangan. Saya ingin cross check dengan itu supaya apa benar yang dinyatakan. Ternyata dilebih-lebihkan. Itu yang saya merasakan ketidakadilan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro 3 Bidang Humas, Perencanaan dan Kerjasama Unipar Ahmad Zaki Emyus mengatakan, pejabat yang melakukan pelanggaran berat harus mengundurkan diri. “Per tanggal 17 Juli 2021, pejabat tinggi kampus Unipar itu mengundurkan diri digantikan pejabat Bapak Basuki Hadi Proyogo,” katanya, Jumat (18/6/2021).

Namun, Yayasan PPLP PT PGRI tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum tetap. “PPLP PT PGRI tentunya berkomitmen melindungi semua sivitas akademika. Ada upaya yang dilakukan perkumpulan membentuk Woman Study Gender untuk mengamankan dosen dan karyawan,” kata Zaki.

Zaki menekankan bahwa peristiwa dugaan pelecehan itu adalah persoalan pribadi. “Kembali lagi pada asas praduga tak bersalah, kami menunggu proses hukum. Keputusan PPLP PT PGRI adalah bahwa tidak ada kompromi bagi pejabat yang melanggar aturan yang ditetapkan,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar