Pendidikan & Kesehatan

DPRD Tunggu Konfirmasi Penambahan Pagu PPDB SMP di Jember Hari Ini

Foto: Hafidi (baju hitam)

Jember (beritajatim.com) – Hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah menengah pertama resmi diumumkan, Kamis (27/6/2019). Hari ini juga orang tua siswa menunggu apakah usulan mereka dan DPRD Jember agar ada penambahan pagu bisa terlaksana.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (26/6/2019), perwakilan orang tua siswa meminta ada tambahan pagu di SMP perkotaan yang padat penduduk.

Suwignyo Widagdo, Wakil Ketua Komisi D dan legislator Partai Golkar di DPRD Jember, juga meminta agar nilai ujian nasional dipertimbangkan jika ada penambahan pagu penerima peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah menengah pertama.

Ada dua alternatif. Besok (hari ini, red) boleh diumumkan dengan catatan ada kepastian penambahan rombel (rombongan belajar), atau diundur sambil menunggu kepastian rombel. Perlu kita sepakati, bahwa rombel yang berikutnya terkait dengan prestasi. Jadi bukan lagi ditentukan jarak (rumah dengan sekolah). Kalau jarak, akan jadi masalah lagi,” kata Suwignyo.

Suwignyo mengusulkan standar minimal nilai ujian nasional yang jadi pertimbangan penerimaan siswa baru ketika rombel tambahan dibuka. “Jadi tidak ada perdebatan lagi. Jalur prestasi di sini adalah prestasi ujian nasional,” katanya.

Ketua Komisi D Hafidi menegaskan, penambahan rombel adalah harga mati dan diperuntukkan bagi SMP negeri di kawasan kota yang padat penduduk. “Mau pengumuman mundur atau tidak, harus ada penambahan rombel dan (penerimaan siswa baru tambahan) harus memakai nilai ujian nasional agar bersaing sehat,” katanya.

Suwignyo berharap tidak ada siswa yang pandai yang tidak bisa bersekolah di SMP negeri karena masalah jarak rumah. Dia juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk membuatkan rancangan surat masukan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa disampaikan bupati.

“Supaya kalau membuat kebijakan berjenjang, sambil mempersiapkan sarana sekolah terpencil dan merotasi gurunya. Kami sendiri khawatir, kalau menteri ganti, tidak bisa dipungkiri, ganti menteri biasanya ganti kebijakan,” kata Suwignyo.

Suwignyo mendorong Bupati Faida agar berani mengeluarkan diskresi. “Kalau saya bupati, melihat masyarakat gelisah, saya pasti mau,” katanya.

Kepala Bidang SMP Dispendik Jember Erwan Salus Prijono tak bisa memutuskan. Dia berjanji melaporkan hal ini kepada Kepala Dispendik Edi Budi Susilo. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar