Pendidikan & Kesehatan

DPRD Jember Ungkap SKD yang Tak Layak Jadi Syarat PPDB

Dwi Riska Haryoto, salah satu orang tua siswa yang mengikuti rapat PPDB di gedung DPRD Jembe, berkali-kali ia mengusap air matanya dengan tisyu.

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember mengungkap adanya surat keterangan domisili (SKD) yang tak layak menjadi syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas, dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan orang tua siswa, Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Jember dan Lumajang, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember, Selasa (7/7/2020).

Wakil Ketua Komisi D Nurhasan memegang bukti foto SKD yang menerangkan bahwa salah satu siswa peserta PPDB SMA tinggal di lokasi dekat sekolah sejak April 2019. Namun surat itu dikeluarkan tertanggal 2 Juni 2020.

Dari sini terungkap bahwa SKD ini dibuat dadakan hanya untuk menyiasati persyaratan jarak dalam sistem zonasi PPDB. Dengan SKD, maka posisi tempat tinggal calon siswa peserta PPDB akan lebih dekat dengan SMA negeri yang dituju.

Nurhasan berang dengan penggunaan SKD tersebut. “Kalau perlu anak ini di-del (dicoret dari daftar siswa yang diterima di SMA negeri tujuan, red),” katanya.

Nurhasan menyebut penggunaan SKD dadakan ini sebagai kezaliman dan keculasan. “Saya yakin seratus persen domisilinya tahun 2020. Ini penipuan, bukan lagi manipulasi,” katanya.

Nurhasan meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember menertibkan hal ini. “Ini ajang bisnis juga,” katanya.

Pernyataan Nurhasan ini disambut dengan tetesan air mata dari Dwi Riska Haryoto, salah satu orang tua siswa yang mengikuti rapat tersebut. Berkali-kali ia mengusap air matanya dengan tisyu.

Kepala Dispenduk Jember Isnaini Dwi Susanti menyatakan hanya mengeluarkan kartu keluarga sebagai legalitas kependudukan. “Kami tidak pernah mengeluarkan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili kami minta pada pemerintah kecamatan atau pemerintahan desa jika ada orang yang tidak punya nomor induk kependudukan,” katanya.

Namun Susanti tidak berani memberikan penilaian terhadap SKD yang dikeluarkan lurah tersebut. “Kami bekerja dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Di tupoksi kami tidak ada (mengeluarkan SKD),” katanya.

Nurhasan tersenyum. “Ya percuma kami hari ini mengundang Dispenduk. Seharusnya mengundang camat dan lurah. Permasalahan yang terjadi adalah surat domisili yang banyak dikeluarkan desa dan kelurahan untuk kepentingan masuk jenjang sekolah lebih tinggi,” katanya.

Ketua Komisi A Tabroni mengatakan, sistem zonasi ini dibuat pemerintah pusat. “Semua peraturan yang dibuat tentu untuk memberikan batasan yang boleh dan tidak. Masyarakat selalu mencari celah aturan sistem tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu kita harus menjaga sistem itu benar-benar sesuai tujuan,” katanya.

Pembuatan SKD tanpa ada penjelasan lebih lanjut adalah celah dalam sistem tersebut. “Orang tua murid membenarkan segala cara agar anaknya diterima di sekolah yang diinginkan. Kejujuran memang nilai tertinggi, tapi kadang orang tua tidak melihat hal tersebut. Maka sistem harus menjaganya. Ketika ada pemalsuan data pada dokumen, maka (penerimaan) siswa tersebut bisa dibatalkan. Itu solusinya. Yang perlu dilakukan adalah verifikasi faktual,” kata Tabroni.

Namun, Tabroni menyadari, verifikasi faktual tak mudah, karena PPDB sudah berakhir. “DPRD sepakat, memdukung zonasi diberlakukan sesuai yang diharapkan pemerintah pusat. Yang memalsukan dokumen kita batalkan, kita keluarkan,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar