Pendidikan & Kesehatan

DPRD Jember: Batalkan Pengadaan Komputer UNBK

Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, menyarankan agar pemerintah daerah setempat tidak merealisasikan program pengadaan satu paket komputer untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP dalam APBD 2019.

Satu paket komputer itu terdiri atas 31 unit dan dianggarkan dengan nominal Rp 270 juta. Minimnya pengadaan jumlah komputer ini membuat DPRD Jember mempertanyakan kesiapan Dinas Pendidikan setempat dalam menghadapi UNBK.”Saya tidak melihat keseriusan Dinas Pendidikan untuk berpikir tentang ambruknya prestasi pendidikan di Jember,” kata Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi, Senin (4/3/2019).

Dua tahun silam, sudah ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif agar APBD Jember melengkapi semua kebutuhan komputer sekolah menengah pertama negeri untuk mengikuti UNBK. Namun ternyata pengadaan itu tak juga dilakukan. Hal ini membuat sejumlah SMP negeri di Jember kesulitan menggelar UNBK mandiri dan harus numpang di sekolah lain.

“Anggaran kita besar kalau cuma untuk mem-plotting kebutuhan SLTP, andai ada perencanaan matang. Di sini sangat jelas, tidak ada bayangan untuk upaya bagaimana seriusnya kita meningkatkan mutu pendidikan di Jember,” kata Hafidi.

Keputusan penganggaran satu paket ini berada di tangan Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Komisi D sama sekali tidak terlibat dan tahu rinci. Hafidi mencium potensi persoalan akibat pengadaan hanya satu paket komputer tersebut. Maka ia mengusulkan agar realisasi pengadaan tersebut dibatalkan saja. “Tidak perlu dieksekusi, karena terlalu banyak (sekolah) yang membutuhkan, sehingga ini akan jadi ajang fitnah kecemburuan sosial,” kata Hafidi.

Hafidi mengingatkan, bahwa banyak sekolah yang ingin pemerintah daerah mengirimkan bantuan hibah komputer. “Apalagi saat ini dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) belum cair. Sementara anak-anak dihadapkan pada kebutuhan try out (ujian nasional) yang mengharuskan untuk menggunakan komputer,” jelasnya.

Sebagian kepala sekolah, menurut Hafidi, sibuk mencari hutang untuk bisa menggelar UNBK. “Okelah sarana fisik (pendidikan) sangat kita butuhkan. Tapi lebih dari itu mutu anak-anak, lebih-lebih Jember yang sangat terkenal ini, harus kita pikirkan,” katanya.

Sekretaris Komidi D Nur Hasan setuju agar pengadaan satu paket komputer itu tak direalisasikan. “Kami ngeri, ini bagaimana? Anggaran lumayan besar. Cuma anggaran itu berkutat hanya di situ saja. Kami akhirnya pesimistis lagi tahun ini, bagaimana SMP negeri sebagai anak kandung pemerintah daerah harus berjibaku sendiri,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar