Pendidikan & Kesehatan

DPRD: Jangan Sampai Bupati Jember Masa Depan Dizalimi

Jember (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta tak menzalimi siswa madrasah ibtidaiyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Permintaan ini dikemukakan Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi, saat mendengar bahwa Dispendik belum mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk siswa madrasah ibtidaiyah. “Komisi D mohon dengan segala hormat, apa yang jadi masalah kebutuhan anak-anak bisa segera terselesaikan,” katanya, saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi D, Senin (7/1/2019).

Informasi soal belum terbitnya SKHUN ini disampaikan Nurul Huda, staf Kantor Kemenag Jember yang datang dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Jember itu. “Ijazah untuk semua jenjang sudah terdistribusi ke madrasah masing-masing. Cuma yang jadi permasalahan, kami belum dapat SKHUN MI dari Dinas Pendidikan kabupaten. Kalau SKHUN MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) dari provinsi sudah kami terima,” katanya.

Hafidi mengingatkan SKHUN menyangkut kelanjutan pendidikan anak-anak. “Tidak menutup kemungkinan salah satu anak itu bisa jadi bupati nanti. Jadi jangan ada unsur yang menzalimi anak-anak,” katanya.

Hafidi mengaku banyak menerima keluhan warga soal ijazah yang belum diterima siswa dan dibutuhkan untuk meneruskan pendidikan. “Ini datanya mau ambil dari mana? Ketika bicara data, tentu itu menyangkut dapodik. Ketika bicara dapodik, urusannya dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” katanya.

Hafidi meminta Sekretaris Dispendik Jember Muhammad Ghozali menindaklanjuti persoalan ini. Ghozali pun menyanggupi. (wir/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar