Pendidikan & Kesehatan

DPRD Desak Pemkot Malang Gratiskan Retribusi Air Dampak Zona Merah Corona

Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Laode M. Syarif dan Pimpinan Sementara Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika.

Malang (beritajatim.com) – DPRD Kota Malang mengusulkan Pemerintah Kota Malang untuk mengratiskan beberapa retribusi. Sebab, penetapan zona merah virus corona dan anjuran psycial distancing berdampak pada perkonomian rakyat kecil dan warga pra sejahtera.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan, retribusi yang diusulkan gratis. Adalah retribusi air, retribusi pasar dan retribusi bulanan bagi warga yang tinggal di rumah susun. Alasannya, warga yang membayar distribusi itu mulai terdampak dari pandemi virus corona.

“Pengratisan ini untuk masyarakat yang tidak mampu atau mereka yang terdampak virus corona. Dari social distancing yang diterapkan akibat virus corona. Tentu ada tekanan terhadap perekonomian masyarakat, daya beli menurun, harga-harga naik. Masyarakat mengeluhkan tarif air PDAM selama pandemi Covid-19,” papar Made, Kamis (2/4/2020).

Made mengatakan, DPRD menyerahkan semua mekanisme penggratisan ke Pemkot Malang. Sebagai lembaga legislatif, DPRD mengklaim memiliki data postur APBD dari sektor mana saja yang bisa digeser untuk mendahulukan kepentingan masyarakat. DPRD pun siap menyetujui pergeseran anggaran yang diajukan Pemkot Malang.

“Kita tahu kok postur APBD. Mekanisme kita serahkan pada Pemkot untuk mengaturnya. Anggaran kita siap menyetujui pergeseran anggaran yang diajukan. Yang terpenting permasalahan dan keluhan masyarakat teratasi dulu,” kata Made.

Made mengungkapkan, selama ini DPRD mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait retribusi air PDAM selama pandemi Covid-19. Pemkot Malang sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp58 miliar untuk mengatasi penyebaran virus corona. DPRD meminta Dirut PDAM segera melakukan pendataan warga pra sejahtera maupun pelaku UMKM.

“Dirut PDAM Kota Malang pasti punya data pelanggan yang tidak mampu atau pelaku UMKM. Data itu dulu yang di pakai ada berapa. Terus dihitung biayanya,” tandasnya. [luc/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar