Pendidikan & Kesehatan

DPD Projo Jatim Desak BLT Dana Desa Covid 19 Segera Dicairkan

Malang (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah ProJo Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah segera mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  dari Dana Desa (DD) paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri tiba.

Hal itu setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta perangkat daerah lainnya, usai dialog  virtual  bersama Budi Arie Setiadi selaku Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Jumat (15/5/2020) lalu.

Gubernur Khofifah mengatakan, BLT-DD ini merupakan salah satu bansos yang diterima oleh keluarga terdampak di saat pandemi COVID-19.

“Setiap keluarga penerima akan memperoleh bantuan sejumlah Rp 600 ribu yang dibayarkan selama tiga bulan, jumlah yang diterima Rp 1,8 juta. BLT Dana Desa tersebut, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadan,” tutur Khofifah kala itu, Jumat (15/5/2020).

Sementara Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) juga menegaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa harus diterima warga desa sebelum Lebaran atau hari raya Idul Fitri.

Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui musyawarah desa khusus agar benar benar tepat sasaran. Karena RT/RW lah yang sangat mengetahui siapa yang belum menerima sema sekali bantuan dari pemerintah.

“Seperti di kabupaten Trenggalek bisa menjadi inspirasi dan motivasi daerah-daerah lain untuk segera mengeksekusi secepat-cepatnya dan sebaik-baik nya, jelang idul fitri pekan depan bisa di realisasi 100 persen seperti Lumajang  Kabupaten Pertama di Jawa Timur yang berhasil menyalurkan 100 persen BLT-DD tahap 1 di 198 Desa,” jelas Budi yang juga menjadi Ketua Umum ProJo atau relawan Pro Jokowi itu.

Terpisah, Ketua Kominfo DPD ProJo Jawa Timur, Azhari Hasan mengatakan, jangan biarkan warga desa menunggu. Pemerintah harus lakukan terobosan pencapaian finalisasi 100 persen dan segera pencairan BLT Dana Desa cara tunai bukan pembukaan rekening bank, penyaluran dengan rekening itu menyulitkan warga dan tidak mungkin menjamin dengan cara pembukaan rekening bisa cepat.

“Namanya BLT ya tunai biar tidak repot dan itulah percepatan,” tegas Azhari, Sabtu (16/5/2020).

Kata dia, ProJo mengajak perangkat desa dari RT/RW  yang tahu persisi siapa-siapa berhak dapat bantuan. Jangan ada warga sampai tertinggal tidak didata.

“Kasihan warga sudah banyak susah makan karena sudah tidak bekerja lagi, jangan sampai ada warga kelaparan dan meninggal di situasi pendemi virus Corona ini. Kami berharap H -7 sebelum lebaran warga Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang belum finalisasi segara menyelesaikannya dan lebaran warga bisa senang,” papar Azhari.

Masih kata Azhari, sesuai instruksi Presiden Jokowi pada saat video conference bersama seluruh Menteri dan Gubernur se-Indonesia, bahwa BLT-DD tahap 1 harus sudah diterima masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri, agar dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya beberapa pekan lalu.

Azhari berharap, Pemprov Jawa Timur melalui Kepala Dinas PMD Jatim, Mohammad Yasin, bisa memberikan stimulus kebijakan dalam rangka percepatan tidak hanya mengawal percepatan pencairan BLT-DD  bagi KPM di salahsatu Kabupaten seperti Malang saja. Tapi Kabupaten lainnya diharap bisa di kontrol dan di kawal dalam percepatan pencairan. Serta, jangan sampai ada warga ditemukan sakit kronis menahun atau cacat fisik permanen tidak mendapatkan bansos BLT-DD dalam situasi pendemi virus Corona ini.

Perlu diketahui besaran alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp 7,570 triliun, pagu maksimal untuk BLT DD bisa mencapai Rp 2,285 triliun untuk 1.265.845 keluarga miskin terdampak Covid-19 di 7.724 desa.

Berdasarkan catatan berbagai sumber, pemerintah menargetkan penyaluran BLT dana desa kepada 12,3 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia. Besaran manfaat yang diterima Rp 600.000 per KK per bulan, selama tiga bulan total KPM  akan menerima 1.800.000 ribu dimulai dari April 2020. Total anggaran yang disediakan Rp 22,4 triliun atau 31% dari total anggaran dana desa Rp 71,19 triliun. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar