Pendidikan & Kesehatan

Dituding Tabrak Aturan, PPDB Online di Jombang Didemo

Jombang (beritajatim.com) -Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jombang tidak berjalan mulus. Hal itu menyusul adanya protes dari orang tua calon siswa ke SMP Negeri 1 Jombang, Rabu (26/6/2019).

Para wali murid asal Desa Kepatihan ini membentangkan spanduk tuntutan. Dalam aksinya mereka juga didampingi oleh Kepala Desa setempat Erwin Pribadi. Mereka meminta penjelasan terkait aturan PPDB dengan sistem zonasi.

Para wali murid ini menuding petunjuk teknis (juknis) yang ada dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat tentang penggunaan surat keterangan domisili calon siswa bertabrakan dengan peraturan di atasnya, yakni Permendikbud.

“Oleh sebab itu kami mendesak Pemkab Jombang mencabut dan merevisi juknis tersebut. Karena dalam Permendikbud disebutkan bahwa surat keterangan domisili bisa dikeluarkan oleh pihak ketua RT/RW yang disahkan oleh Kades jika calon siswa sudah berdomisili selama 12 bulan lamanya,” kata Erwin Pribadi.

Dalam juknis Disdik nomor 422 itu, lanjut Erwin, bertabrakan dengan Permendikbud nomor 51 yang diubah dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2019. Dalam juknis tersebut tertulis berdomisili selama 6 bulan berturut-turut yang suratnya dikeluarkan oleh Kades dan disahkan Camat. Padahal, pada Permendikbud jelas berbunyi 12 bulan.

Selain domisili, Erwin juga mempertanyakan mengenai penentuan titik tengah kordinat sebagai penentu jarak udara dengan rumah calon siswa SMP 1 Jombang. Erwin berpandangan, pedoman titik kordinat yang diambil pada posisi tengah desa di sekolah tersebut tidak sesuai. Sehingga cukup merugikan banyak warganya lantaran akhirnya tersingkir dari zonasi.

“Secara administrasi kewilayahan, lokasi SMP Negeri 1 Jombang berada di Desa Kepatihan. Sehingga, menurutnya sangat mustahil jika calon siswa yang berasal dari desa tersebut justru terbuang dari zonasi,” kata Kades Kepatihan ini.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jombang, Alim membantah tudingan itu. Dia memastikan bahwa sistem zonasi benar-benar murni menggunakan jarak udara, bukan lagi urusan desa. Sehingga, jika jarak rumah siswa masuk dalam zona pagu, dari desa manapun calon siswa akan bisa diterima.

Mengenai surat keterangan domisili, pihaknya pun tetap menerima karena sudah sesuai ketentuan yang ada. “Ini menurut kami pemahaman wali murid yang kurang, maklum saja karena sistem ini kan masih baru sehingga perlu penjelasan lagi yang maksimal dengan melibatkan banyak orang. Sebab sistem zonasi ini betul-betul murni pakai peta jarak udara, tidak ada urusanya dengan desa”, pungkasnya. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar