Pendidikan & Kesehatan

Ditemui Orang Tua Siswa, Anggota DPRD Jember: Saya Juga Korban Zonasi

Nur Hasan

Jember (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi, di hadapan sejumlah orang tua siswa yang menemuinya di gedung parlemen, Senin (24/6/2019).

“Saya sebenarnya senasib dan juga jadi korban PPDB zonasi. Anak saya berusia SD, tidak bisa sekolah di sekolah dasar yang jaraknya hanya 500 meter. Dia diterima di sekolah yang berjarak satu kilometer. Daripada jauh-jauh, saya sekolahkan saja di MIMA yang jaraknya 200 meter dari rumah,” kata Nur Hasan.

Beberapa hari sebelum PPDB dibuka, Komisi D sudah mengira akan terjadi masalah dengan sistem zonasi. Saat melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Jember, Jawa Timur, Komisi D sudah mempertanyakan sistem tersebut. “Peraturan Bupati Jember saklek. Semua yang dari Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018 diambil semua, dan hanya ditambah satu item dalam 10 persen jalur prestasi adalah tahfidz (hapalan) Alquran satu juz sejak Surat Al-Baqarah,” kata Nur Hasan.

Komisi D sudah meminta kepada Dinas Pendidikan Jember untuk melonggarkan persyaratan. “Ternyata Dispendik tidak berani, tetap melaksanakan, dan bahkan meminta panitia PPDB setiap sore harus melaporkan hasil pendaftaran online. Tujuannya agar tidak terjadi main-main di antara panitia PPDB,” kata Nur Hasan.

“Yang lebih saklek lagi adalah penerimaan siswa SDN. Ada dua zonasi berbeda. Kalau PPDB SMP, benar-benar menerapkan sistem jarak. Kalau SD, zonasinya adalah wilayah desa. Saya tinggal di Desa Purwoasri, semua anak saya dulu sekolah di SDN Menampu 03. Ternyata di zonasi SDN Menampu 03 bisa mengambil dari Desa Menampu dan Desa Karangrejo. Apabila tidak mencukupi pagunya, berhak mengambil zonasi 2 dan itu bukan desa zonasi saya. Padahal desa saya cuma berbatasan 600 meter. Zonasi 2 mengambil dari Desa Gumukmas dan Mojomulyo yang jaraknya begitu jauh,” kata Nur Hasan.

Peratuan bupati sudah terlanjur dibuat. Nur Hasan akhirnya hanya mengingatkan agar Dispendik mewaspadai munculnya surat-surat keterangan domisili dadakan.

Mendikbud kemudian merevisi peraturannya. “Tapi tanggung banget. Dari pagu 10 persen, jalur prestasi bertambah 15 persen. Jalur prestasi ini tidak diambil dari hasil ujian, tapi dari anak didik kita yang menang lomba-lomba sains dan olahraga. Ini jadi catatan kami,” kata Nur Hasan.

“Kami akan memanggil Dinas Pendidikan lagi. Semoga bupati juga mendengar, sehingga ada perubahan di peraturan bupati ini. Paling tidak 30-40 persen,” kata Nur Hasan.

Pasalnya, jika aturan ini tak direvisi, menurut Nur Hasan, anak-anak yang tinggal di kawasan pesisir akan kesulitan masuk ke sekolah negeri karena jauhnya jarak rumah mereka. “PPDB SMA lebih miris lagi. Kami di Kecamatan Gumukmas tidak punya SMA negeri. Jadi dari Kecamatan Gumukmas, kami mau bersekolah di mana,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar