Pendidikan & Kesehatan

Selama Tidak Tabrak Aturan

Disdikpora Kabupaten Kediri Dukung Aspirasi GTT

Kediri (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kediri mendukung upaya peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Akan tetapi dukungan tersebut dilakukan sepanjang tidak menabrak aturan.

“Apabila dewan mendukung perjuangan para guru, kami juga mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Apalagi di Kabupaten Kediri masih kekurangan guru di SD dan SMPN sebanyak 8.147 dan tahun ini banyak guru yang akan pensiun. Hanya saja, kami tidak berani menabrak aturan yang lebih tinggi,” kata Kepala Disdikpora Kabupaten Kediri, Sujud Winarko, Rabu (6/2/2020).

Sujud membebekan, saat ini jumlah GTT, PTT dan K2 dan non K2 mencapai 4.076 orang. Rinciannya, GTT sebanyak 3.121 dan PTT mencapai 955 tersebar di TK, SD dan SMPN. Sedangkan yang ada di sekolah swasta masih belum terdata, diperkirakan jumlahnya mencapai dua kali lipat.

Dengan jumlah tersebut tentu membutuhkan anggaran yang besar jika honornya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kediri yang mencapai Rp 2.008.500 per bulan, maka kebutuhan anggaran yang harus dialokasikan pemerintah daerah mencapai Rp 8.186.646.000.

Sementara itu, menurut Sujud ada salah satu peraturan yang menguncinya dalam menyejahterakan guru melalui pengangkatan pegawai. Adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2018 yang salah satu isinya pasal 96 dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non P3k untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASM).

Selain ada PP, juga ada Surat Edaran Mendagri 2013 yang melarang Bupati, Walikota Dan Gubernur mengangkat pegawai honorer. Sehingga dasar untuk membuatkan SK bagi pegawai honorer tidak ditemukan landasan hukumnya.

Sebelumnya, ada raturan GTT dan PTT asal Kabupaten Kediri yang datang ke DPRD setempat untuk menuntut kesejahteraan. Mereka meminta diperhatikan pemerintah, melalui surat keputusan bupati tentang legalitas sebagai tenaga pengajar dan pegawai.

Menurut Supandi Waluyo, koordinator para GTT yang mengadu tersebut, selama ini mereka mendapat honor sangat minim sekitar Rp 250 ribu sebulan. Padahal mereka mendapatkan beban pekerjaan seperti layaknya guru PNS.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, seluruh anggotanya mendukung tuntutan guru honorer yang meminta honor setara dengan UMK Kabupaten Kediri dan mendapat pengakuan dengan dibuatkan SK Bupati Kediri. Kalangan DPRD meminta dinas pendidikan pemuda dan olahraga untuk menindaklanjuti aspirasi guru. [nm/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar