Pendidikan & Kesehatan

Dinilai Kurang Efektif, 7 Pos Pantau di Ponorogo Ditiadakan

Ponorogo (beritajatim.com) – Pemkab Ponorogo akhirnya memutuskan meniadakan pos pantau Covid-19 di perbatasan masuk Ponorogo. Peniadaan pos pantau yang berjumlah 7 unit yakni pos pantau Biting, Mlikir, Sampung, Slahung, Sawoo, Sampung dan Babadan ini efektif berlaku sejak tanggal 12 Mei 2020 pukul 00.00 WIB.

“Untuk efektivitas dan efisiensi, kami meniadakan 7 pos pantau Covid-19 di perbatasan masuk Ponorogo,” kata Bupati Ipong Muchlissoni, Selasa¬† (12/5/2020).

Ipong menceritakan, awal pembuatan pos pantau tersebut untuk memberi efek psikologis kepada setiap orang yang masuk bumi reyog.

Selain itu juga sebagai tindak lanjut dilarangnya sayur dari Magetan masuk. Karena diketahui saat itu, Magetan sudah menjadi zona merah. Dan waktu itu di desa-desa belum dibentuk satgas penanganan Covid-19 seperti sekarang ini.

Ipong beralasan dalam pelaksanaannya, ternyata pos pantau ini membutuhkan biaya yang cukup besar.

Dia mencatat dalam satu bulan memerlukan biaya sekitar Rp 1-1, 5 miliar. Dana itu digunakan untuk uang transportasi, uang makan petugas dan bahan-bahan kesehatan yang diperlukan.

Sementara fungsi kesehatan di pos pantau tersebut hanya mengecek suhu tubuh saja. Tidak ada fungsi menyeleksi siapa yang boleh masuk atau tidak ke Ponorogo.

“Sementara saat ini keberadaan satgas penanggulangan Covid-19 tingkat desa lebih efektif,” katanya.

Mengapa dikatakan efektif? Ipong menjelaskan jika satgas desa berfungsi dengan baik dalam memantau atau mengendalikan pendatang. Selain itu karena lingkup lingkungannya kecil, sehingga peran masyarakat sangat besar.

“Jadi ini lebih pada kurang efektifnya peranan pos pantau, dibanding biaya yang dikeluarkan,” pungkasnya. (end/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar