Pendidikan & Kesehatan

Polemik Surat Keterangan Domisili Diakali

Dindik Ponorogo Pasrah dengan Keputusan Forum RDP

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Kabupaten Malang, dipastikan tidak ada praktek transaksional atau praktek jual beli bangku dilingkungan sekolah, baik itu Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ponorogo (beritajatim.com) – Pembahasan terkait polemik penggunaan surat keterangan domisili (SKD) dalam PPDB di SMPN 1 Ponorogo rencananya akan disudahi pekan ini. Permasalahan ini mencuat ketika banyak masyarakat mengadu ke wakil rakyat yang menduga pendaftaran sistem zonasi ditingkat SMP diakali dengan SKD aspal (asal tapi palsu).

”Kami masih menunggu undangan rapat dengar pendapat (RDP) terakhir dari anggota dewan untuk menyelesaikan polemik ini,”  kata Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Ponorogo  Rudi Hantoro, saat ditemui di kantornya gedung terpadu lantai 4, Kamis (11/7/2019).

Rudi sapaannya mengungkapkan dari serangkaian RDP yang diikuti, Dia mengakui mengungkap sejumlah kejanggalan dari SKD yang diterbitkan oleh kelurahan di dalam zona SMPN 1 Ponorogo. Terungkap ada 15 SKD yang terbitkan tak valid. Itu terjadi, karena pihak kelurahan tidak mengkroscek terlebih dahulu dengan fakta di lapangan sebelum menerbitkan.

”Keputusannya ya nanti menunggu kesimpulan RDP terakhir itu, dan akan kami ikuti,” ungkapnya.

Ada 56 siswa yang diterima SMPN 1 Ponorogo yang mendaftar sistem zonasi yang menggunakan surat keterangan domisili. Namun, kata Rudi ada empat siswa baru itu sudah mengundurkan diri dari SMPN 1 Ponorogo. Lantaran terbukti surat keterangan domisili yang mereka gunakan untuk mendaftar tidak valid. Dua diantaranya bahkan dari Pacitan dan Kota Madiun.

”Jadi sekarang tingga 52 siswa. Nanti keputusannya seperti apa, kami diserahkan kepada forum,” katanya.

Namun, Rudi berharap kesimpulan yang diputuskan dalam forum RDP nanti bisa bijak. Jangan sampai 52 anak ini jadi korban dan terganggu dari segi psikologisnya. Karena sebenarnya kesalahan terletak pada orangtua yang memaksakan meminta surat keterangan domisili itu kepada lurah.

”PPDB tingkat SMP tahapannya sudah selesai. Jangan sampai kesimpulan nanti memunculkan permasalahan baru yang berimbas terhadap sekolah lain,” pungkasnya.(end/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar