Pendidikan & Kesehatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Berlakukan WFH

Mojokerto (beritajatim.com) – Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mengeluarkan Surat Edaran (SE) Work From Home (WFH).

SE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tersebut ditujuhkan kepada seluruh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan swasta se-Kota Mojokerto. SE tersebut sudah diajukan dan disetujui Wali Kota Mojokerto Mojokerto, Ika Puspitasari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mendukung, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

“Pelaksanaan kegiatan kedinasan, seperti menyelesaikan output, koordinasi, meeting dan tugas lainnya, dilakukan dari tempat tinggal pegawai tersebut. WFH mulai berlaku tanggal sampai 29 Januari 2020. Untuk pembelajaran siswa kita lakukan secara daring,” ungkapnya, Jum’at, (8/1/2021).

Pihaknya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan berjalan efektif dan efisien. Pegawai yang menjalani WFH tetap melakukan laporan kepada atasan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan siap apabila dibutuhkan untuk datang sewaktu-waktu. Untuk pelayanan di sekolah tetap ada dengan bentuk shift.

“Piket di sekolah masih ada tapi bentuk shift yakni dengan jumlah pegawai maksimal 25 persen sesuai kebijakan Kepala Sekolah. Dan diutamakan yang WFH di sekolah adalah guru yang berasal dari luar kota dan berusia di atas 55 tahun. Saya tetap menghimbau kepada seluruh pegawai untuk menerapkan prokes dalam segala kegiatan pelayanan,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah disampaikan pemerintah. Instruksi ini terkhusus ditujukan kepada Gubernur di tujuh provinsi.

Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini diteken Mendagri pada Rabu (6/1/2021) dan dipublikasikan pada, Kamis (7/1/2021) kemarin. Selain gubernur, instruksi ini juga ditujukan terkhusus pada Bupati/Wali Kota di beberapa wilayah di Jawa dan Bali. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar