Pendidikan & Kesehatan

Dinamika Politik Santri

Direktur Pascasarjana IAIN Madura, Dr Zainuddin Syarif (dua dari kiri) mempresentasikan makalah di ajang AICIS 2019 di Jakarta.

Pamekasan (beritajatim.com) – Direktur Pascasarjana IAIN Madura, Dr Zainuddin Syarif menilai santri sebagai sumber kekuatan politik pesantren. Sebab santri merupakan salah satu elemen penting dalam keberadaan dunia pesantren.

Hal tersebut disampaikan dalam ajang internasional bertajuk Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019, yang digelar Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di Jakarta, Selasa hingga Jum’at (1-4/10/2019).

“Prinsipnya dalam perspektif politik, santri merupakan sumber kekuatan politik pesantren. Karena jalinan dan relasi santri terhadap sosok kiai adalah sebuah kepatuhan sam’an wa ta’atan denhan mengharap berkah agar kehidupan santri lebih baik,” kata Dr Zainuddin Syarif, Sabtu (5/10/2019).

Role model politik santri versi Dr Zainuddin Syarif.

Pihaknya menilai tidak salah jika Olesen menyatakan justifikasi simbol agama yang diberikan santri terhadap kiainya seperti barakah, karamah dan lainnya merupakan faktor politik yang berfungsi sebagai sumber kekuatan. Seperti yang disampaikan Moesa dalam disertasinya ‘Agama dan Politik; Studi Konstruksi Sosial Kiai tentang Nasionalisme Pasca Orde Baru’.

“Hal ini menandakan bahwa santri sebagai unsur pesantren dan keberadaannya sangat menentukan, kiai tanpa santri seperti presiden tanpa rakyat. Karena mereka adalah sumber daya manusia yang tidak saja mendukung keberadaan pesantren, tetapi juga menopang intensitas pengaruh kiai dalam masyarakat,” ungkapnya.

Dalam statment Moesa, santri merupakan kepanjangan tangan kiai dalam keterwakilannya di partai politik melakukan partisipasi kreatif dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. “Kenyataan ini diperkuat Mansurnoor yang menyatakan bahwa santri merupakan jangkar politik kiai yang berposisi sebagai Kiai Rajhe (besar) atau Elit yang mengkoordinir santri-santri yang mempunyai peran sentral di masyarakat. Seperti menjadi guru ngaji, madrasah, takmir masjid, kiai lokal (kene’), aparatur desa, dan lainya,” jelasnya.

“Era reformasi memberikan dampak perubahan terhadap pola pikir masyarakat dalam melepaskan diri dari jeratan dan kungkungan politik kekuasaan. Ledakan dan gelombang reformasi sebagai era baru dalam memberikan kebebasan dalam berpolitik, merambah juga terhadap perubahan perilaku politik santri,” imbuhnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dimana sosok kiai menjadi rujukan politik santri. Apa yang menjadi pilihan politik kiai serta merta diikuti oleh santri, sehingga kesannya seperti iklan produk minuman; ‘Apapun makanannya minumannya teh botol sostro’. “Pergeseran perilaku politik santri pada aspek demokrasi, merupakan kemajuan karena santri mempunyai kebebasan dalam memberikan dukungan dan pilihan politik sesuai aspirasi dan hati nurani tanpa ada tekanan dan ikatan moral dari sang kiai,” beber Zainuddin.

“Namun pada sisi lain, perubahan politik santri menjadi persoalan dalam ikatan dan pola hubungan kiai-santri, yaitu runtuhnya kepatuhan santri terhadap kiai. Dalam hal ini, kiai tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pilihan dan dukungan politik,” sambung Zainuddin.

Ketidakpatuhan santri terhadap kiai dalam berpolitik dalam perpsektif teori prismatic society, dikategorikan dalam tiga tipologi masyarakat; fused society, prismatic dan difftracted. “Hal ini kami gambarkan dalam pelaksanaan Pilbup Pamekasan 2018 lalu. Dimana sebagian santri justru bertumpu pada model santri fused dan santri prismatic,” tegasnya.

“Santri fused terdiri dari dua model, yakni santri patuh mutlak dan satri patuh semu. Santri patuh mutlak diidentifikasikan keaptuhan kepada kiai sebagai sosok pimpinan karismatik (charismatic religious), dan kepatuhan dalam mengikuti politik kiai sebagai bentuk pengabdian. Santri patuh semu, kepatuhan santri kepada kiai sebatas  pada bidang agama dan moral,” bebernya.

Sementara pada bidang politik pada dasarnya mempunyai pilihan sendiri, tetapi karena kungkungan kepatuhan moral. Mereka tidak berani berlawanan terhadap pilihan politik kiai dan akhirya mereka mengikuti pilihan politik kiai. ‘Santri prismatic, digambarkan perilaku politik pada sisi transisi. Satu sisi tradisional dan di sisi lain modern, dengan kata lain, bahwa santri prismatic menempatkan dirinya berani berbeda politik dengan pilihan politik kiai, karena kiai bukan sepenuhnya rujukan utama dalam politik,” imbuhnya.

“Namun sekalipun demikian, yakni adanya pergeseran ketidakpatuhan politik santri terhadap kiai sebagai tokoh panutannya. Tetapi santri masih tetap mempertahankan kiai sebagai figure yang dihormati, dengan tetap menjaga kesantunan dalam berkomunikasi dengan Kiai. Artinya penolakan terhadap pilihan politik kiai tidak diikuti dengan ungkapan yang mengandung ujaran kebencian,” pungkasnya. [pin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar