Pendidikan & Kesehatan

Dikeluhkan Masyarakat, Pengumuman PPDB SMP di Gresik Ditunda Lusa

Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin

Gresik (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik menunda pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP, yang semula hari ini Kamis (23/5) ditunda sampai lusa Sabtu 25 Mei 2019. Penundaan tersebut disebabkan banyaknya validasi domisili yang tidak valid terkait diberlakukannya sistem zonasi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik Mahin menuturkan, penundaan ini karena banyak keluhan dari wali murid. Bukan hanya di perkotaan saja tapi juga juga di beberapa kecamatan yang mempertanyakan sistem zonasi yang diberlakukan pemerintah melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Animo masukan dari masyarakat dalam hal ini wali murid sangat tinggi. Hal itu menjadi masukan kami. Khususnya, sistem zonasi terutama yang mempersoalkan surat domisili,” tuturnya, Kamis (23/05/2019).

Selain surat domisili, lanjut Mahin, radius (jarak) ditengarai ada peserta didik baru dengan jarak yang sama namun masih satu domisili. Hal inilah yang nantinya tim melakukan verifikasi.

“Kalau memang dalam verifikasi itu ditemukan ada kejanggalan. Otomatis siswa yang mendaftar digugurkan, dan saat ini tim masih turun di lapangan,” ujarnya.

Mahin menjelaskan ada beberapa yang menyebabkan siswa tidak terima setelah dilakukan verifikasi dan validasi data domisili yang tidak valid.

“Jika dalam tim kami menemukan adanya surat domisili yang abal-abal atau tidak asli yang bersangkutan bisa gugur dan diganti,” paparnya.

Terkait dengan carut-marutnya PPDB SMP di Gresik. Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda menyatakan siatem zonasi yang diberlakukan Kemendibud masih banyak kelemahannya. Salah satunya, zonasi hanya menitikberatkan pada radius, atau jarak. Sehingga, kalau ada salah kampung atau desa yang jaraknya lebih dari lima kilometer. Namun, belum ada lembaga pendidikan (sekolah negeri) otomatis tidak mungkin diterima.

“Seharusnya zonasi parameternya bukan pada jarak tapi lebih menitikberatkan dalam satu kecamatan. Sehingga, masih memungkinkan daerah yang belum ada lembaga pendidikannya bisa mendaftar. Kondisi yang terjadi di Gresik dalam waktu dekat Komisi IV akan menyampaikan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,” pungkasnya. [dny/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar