Pendidikan & Kesehatan

Diskusi Pakar Unair Soal Pilkada Serentak di Jatim 2020, Ini Bahasannya

Purnawan Basundoro, Sejarawan memaparkan pentingnya aspek sejarah dalam pembangunan sebuah kota

Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar Diskusi Pakar dengan tema ‘Tantangan dan Tuntutan Calon Kepala Daerah di Era Disrupsi’ di Aula Amerta Lantai 4 Unair, Rabu (4/9/2019).

Rektor Universitas Airlangga hadir sebagai keynote speaker bersama delapan speaker lainnya, yakni; Choirul Anam (Ketua KPU Jatim), Abdul Rokhim (Pimpinan Redaksi Jawa Pos), Ainur Rohim (Ketua PWI Jatim), Nurul Hartini (Dekan Fakultas Psikologi), Purnawan Basundoro (Sejarawan), Suparto Wijoyo (Sekolah Pascasarjana), Dwi Windyastuti Budi Hendarati (Dosen Fisip) dan Santi Martini (Dosen FKM).

Dalam gelaran diskusi ini Dwi Windyastuti, dosen Fisip mengatakan bahwa dalam memilih kepala daerah setidak-tidaknya kandidat tersebutnya harus mampu hadir ditengah masyarakat.

Ia pun mengatakan bahwa ada beberapa elemen penting bagi kandidat kepala daerah adalah partai pendukung, popularitas, blowup dari media, kebijakan konstituen yang populis, transformasional impact, idealism influence dan sosok inspirational.

Salah satu yang dibahas Dwi adalah peran media, bagimana blowup media mampu memberikan citra, entah itu positif maupun negatif. Terkait hal tersebut, Ainur Rohim selaku Ketua PWI Jatim mengatakan bahwa peran media di era distrupsi masih terus menjadi sumber kredibel dalam pendidikan politik.

“Peran media terhadap Pilkada akan terus menjadi pengiring isu-isu yang berputar. Media akan terus mengikuti isu isu Pilgup hal tersebut dilakukan untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Air ini.

Peran pengiring isu-isu politik ini menurut Ainur akan terus dilakukan oleh media meskipun dalam konteks bisnis secara ekonomi tidak menggiurkan. Pada era distrupsi media mainstream tidak bersaing dengan sesama media mainstream tetapi bersaing dengan media sosial yang dapat dikendalikan dengan mudah olah masyarakat awam.

“Dalam kontestasi politik pun, keuntungan ekonomis yang media mainstream saat ini tidak menggiurkan karena saat ini banyak pihak yang mampu memanfaatkan dan memilih menggunakan media sosial. Tapi peran media sebagai sarana atau salah satu jendela informasi pendidikan politik akan terus dilakukan dan dipanggul media,” tandas Ainur.

Selain secara politik dan peran media, pemimpin pun seharusnya juga harus sadar pentingnya peran sejarah dalam pembangunan sebuah kota bahkan negara. Dalam hal ini, Purnawan Basundoro pun membahas setidaknya sejarah harus mampu dijadikan sebagai landasan dalam mengambil kebijakan ataupun konstituensi.

“Pemimpin bukan hanya memimpin masa kini, tetapi juga memimpin masa lalu dan masa depan. Karena masalalu selalu meninggalkan berbagai hal sebagi landasan kebijakan masa kini,” terang Purnawan.

Ia pun mencontohkan saat Ibu Walikota, Tri Risma Harini menghadirkan banyak taman, pada masa lalu Surabaya juga telah menjadi Kota Taman. Hal tersebut dapat dilihat dari hadirnya Stattuin (taman,red) terbesar di Indonesia saat itu yakni Tugu Pahlawan.

Namun, usaha paralelisme sejarah tidak hanya sekedar menghadirkan materi yang monumental tetapi juga pola pikir pemimpin yang menjadikan sejarah sebagi titik pijak dalam mengambil keputusan.

“Jika kebijakan yang diambil terputus dari masa lalu dan masa kini, yang terjadi adalah munculnya berbagai konflik,” tambah Purnawan.

Ia mencontohkan kasus Papua terjadi karena dalam penanganannya aspek historisnya dilupakan sehingga kasus Papua menjadi sangat sensitif. Jika pemimpin tidak membaca ruang sosial di daerah maupun negaranya dengan landasan historis maka menurut Purnawan akan banyak persoalan dan bentrokan tentang segala hal yang berlatar belakang pluralisme.

“Walikota yang baik adalah yang memahami sejarah daerahnya, kultur dan identitas daerahnya,” pungkasnya. [adg/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar