Pendidikan & Kesehatan

PPDB SMA/SMK di Jombang

Cabdin Pendidikan Jatim Lacak Surat Domisili Fiktif

Kepala Seksi (Kasi) SMK (Sekolah Menengah dan Kejuruan) Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Jombang Elfian Rosadi

Jombang (beritajatim.com) – Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Jombang mengintruksikan agar masing-masing SMA/SMK membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi SKD (Surat Keterangan Domisili) yang digunakan peserta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Verifikasi tersebut penting dilakukan karena ada indikasi banyaknya peserta PPDB yang menggunakan SKD ‘akal-akalan’ dalam jalur zonasi. Demikian dikatakan Kepala Seksi (Kasi) SMK (Sekolah Menengah dan Kejuruan) Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Jombang Elfian Rosadi, Senin (29/6/2020).

“Jadi sesuai perintah dari Kepala Disdik Jatim terkait SKD, sekolah diharapkan membentuk tim verifikasi. Tim ini bertugas memverifikasi SKD yang diupload calon siswa saat mendaftar. SKD tersebut akan diverifikasi ke RT/RW yang mengeluarkan surat tersebut. Dari situ akan diketahui sesuai apa tidak,” kata Elfian.

Elfian menegaskan, verifikasi ulang tersebut penting dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan penerbitan SKD tidak sesuai dengan kondisi riil. Semisal, seseorang selama ini tinggal sejauh 10 kilometer Kota Jombang, namun 1,5 tahun sebelum PPDB tiba-tiba berdomisili di dekat sekolah favorit.

“Apakah itu mungkin, apakah riil, apakah itu masuk akal? Sebelumnya tinggalnya 10 kilometer, kok tiba-tiba 1,5 tahun sebelum PPDB domisili di dekat sekolah yang dituju (sekolah faforit). Nah, hal seperti itulah yang perlu dilakukan verifikasi,” ujarnya.

Bagimana jika ada temuan SKD fiktif? Alfian menegaskan, karena SKD tidak sesuai, maka secara otomatis melanggar aturan dan ketentuan perundangan. “Kalau sudah begitu calon siswa ya harus mengundurkan diri. Sebab tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” sambungnya.

Elfian mengungkapkan, aturan pengurusan SKD sesuai juklak adalah satu tahun sebelum pendaftaran PPDB. Dengan kata lain, kalau kemarin pengambilan PIN dilakukan pada 8 Juni 2020, meskinya SKD-nya sebelum itu, bisa 1 Mei atau 1 Juni 2019.

“Penerbitannya ada dua macam. Pertama, diterbitkan saat yang bersangkutan tinggal di RT/RW terkait. Kedua bisa diterbitkan sekarang, namun tmt (terhitung mulai tanggal) mundur satu tahun,” kata Alfian merinci.

Dia kembali menjelaskan bahwa di Kabupaten Jombang terdapat 12 SMA Negeri dan 8 SMK Negeri. Pagu masing-masing sekolah berbeda, tergantung jumlah rombel/kelas. Rata-rata dalam satu kelas 36 peserta didik. “Yang tahu pagunya sudah terpenuhi atau belum, ya masing-masing sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Humas SMA Negeri 2 Jombang Kusmiyati mengatakan, tahun ajaran 2020/2021 ini di sekolahnya ada 10 rombel (rombel). Dengan rincian, masing-masing rombel berisi 35 siswa. Sehingga, jumlah pagu murid baru di SMAN 2 Jombang 350 anak.

“Sampai saat ini sudah terpenuhi. Tahun ini, PPDB dilaksanakan dengan sistem online, sehingga proses pengumuman maupun daftar ulang dilaksanakan secara online,” pungkasnya. [suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar