Pendidikan & Kesehatan

Bupati dan Kapolres Gresik Cegah Pelajar Ikut Aksi Turun Jalan

Gresik (beritajatim.com)– Bupati Sambari Halim Radianto, dan Kapolres AKBP Kusworo Wibowo mencegah pelajar turut aksi turun jalan dihadapan sejumlah kepala sekolah (Kasek) dari 33 SMP, serta 16 SMA, dan perwakilan siswa SMA se-Kabupaten Gresik.

Selain melakukan himbauan, kegiatan tersebut juga diisi dengan membacakan deklarasi bersama.

Deklarasi yang dipimpin oleh Burhanuddin Kasek SMP Negeri 31 Gresik juga diikuti sejumlah siswa dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Kapolres AKBP Kusworo Wibowo dan Kasdim 0817 Mayor Arh Suswanto.

Dalam deklarasi itu, sepakat menjaga siswa untuk tidak ikut unjuk rasa, dan fokus belajar. Para kepala sekolah tersebut menyatakan fokus menjaga Kabupaten Gresik yang kondusif, dan mendukung Indonesia Maju.

Terkait dengan kegiatan ini, Bupati Sambari meminta para kepala sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif dengan melarang siswanya untuk turun ke jalan.

“Himbauan ini sifatnya wajib, kami akan menindaklanjuti dengan semacam pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua kepala sekolah. Melalui Kepala Dinas Pendidikan, pakta integritas yang sudah ditandatangani harus dikumpulkan di meja saya,” ungkap Sambari.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo menuturkan, kegiatan ini pertama kalinya dilakukan terkait dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Aksi Unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan.

“Prinsipnya melarang pelajar ikut aksi turun jalan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ada pelajar di setiap daerah ikut kegiatan aksi,” ujarnya.

Mantan Kapolres Jember itu juga menghimbau untuk mencermati informasi hoaks, atau berita bohong. Sebab, jika sampai dibiarkan kuatirnya informasi tersebut ditunggangi orang yang tidak bertanggungjawab untuk membuat chaos kegaduhan.

Saat ditanya apakah ada pelajar asal Gresik turut aksi turun jalan. Dijelaskan Kusworo Wibowo, sampai sekarang ini belum ada laporan pelajar ikut aksi.

“Laporan yang masuk ke saya sampai sekarang belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Sebab, jangan sampai ikut-ikutan malah jadi korban,” paparnya.

Kusworo juga meminta agar para guru memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial secara bijak dan smart.

“Jangan sekali-kali membuat hoax, dan menyebarkan hoax. Untuk menyebarkan berita sebaiknya melakukan tabayyun lebih dulu. Karena setiap hoax akan berekses hukum dengan ancaman pidana 6 tahun penjara sesuai UU ITE,” tandasnya. [dny/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar