Pendidikan & Kesehatan

Buat Statemen Kontroversial, Jurnalis Malang Raya Tuntut Sutiaji Minta Maaf

Wali kota Malang, Sutiaji.

Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Sutiaji pada Senin, (16/3/2020) pagi, mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah setempat bakal menutup akses keluar masuk Kota Malang, sejak, Rabu, (18/3/2020). Pernyataan ini kemudian memancing reaksi publik, di jagat media sosial heboh dengan pernyataan Sutiaji.

Presiden RI Joko Widodo menyatakan kebijakan lockdown atau penutupan akses wewenang pemerintah pusat. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turut menegaskan bahwa di Kota Malang tidak ada penutupan akses keluar masuk kota. Bahkan untuk menenangkan warga Kota Malang dia meminta semua warga tidak perlu melakukan aksi borong.

Wali Kota Sutiaji kemudian mengklarifikasi pernyataan sebelumnya di ruang kerja sekitar pukul 16.00 WIB. Pada pernyataan kedua atau klarifikasi ini, Wali Kota menjelaskan tidak ada pernyataan menutup akses keluar masuk Kota Malang dalam wawancara pertama. Ia menyebut akses keluar masuk hanya untuk tamu daerah atau studi banding. Pernyataan klarifikasi itu telah disiarkan sejumlah media.

Usai pernyataan klarifikasi, Sutiaji seakan melakukan pembelaan diri melalui akun Instagram @sam.sutiaji. Postingan itu bertuliskan, “Saya tidak akan me-lockdown Kota Malang. Lockdown adalah kewenangan Presiden. Sutiaji Wali Kota Malang. Terima kasih rekan-rekan media yang mengklarifikasi berita yang benar”.

Forum Jurnalis Malang Raya yang terdiri dari puluhan pekerja media, menyatakan bahwa tidak ada kekeliruan dalam pemberitaan sebelumnya. Bahwa, media menurunkan berita berdasarkan wawancara di Balai Kota Malang, Senin pagi. Bukti rekaman suara, dan rekaman video menjadi bukti bahwa Sutiaji mengeluarkan pernyataan itu. Dia juga menyatakan penutupan akses keluar masuk Kota Malang berlaku lusa atau Rabu.

Berita tersebut telah memenuhi kaidah jurnalistik. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Jika para pihak yang keberatan dengan pemberitaan bisa mengajukan Hak Jawab seperti yang disediakan dalam Undang-undang Pers ke media bersangkutan. Jika tak puas bisa melaporkannya ke Dewan Pers.

“Untuk itu, Forum Jurnalis Malang Raya sepakat. Meminta Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maaf di media massa dan media sosial,” ujar Juru Bicara Jurnalis Malang Raya, Ariful Huda, Selasa, (17/3/2020). [luc/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar