Pendidikan & Kesehatan

BTS di Kabupaten Mojokerto Belum Cair, Ini Solusi PC Lakpesdam NU

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Pendapa Kecamatan Mojoanyar beberapa waktu lalu. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pengurus Cabang PC Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PC Lakpesdam), Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Mojokerto turut menyoroti terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari APBD Pemkab Mojokerto. Pemkab Mojokerto didesak untuk segera merancang data kependudukan yang terintegrasi.

Ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Mojokerto, Mirojul Huda mengatakan, pemkab seharusnya sudah bisa menyalurkan BST sebelum BLT Dana Desa (DD). Ini lantaran usulan pendataan warga terdampak Covid-19 sudah dimulai sejak bulan April lalu. Namun penjaluran BST tahap tahap pertama yang dijadwalkan Mei lalu belum juga cair.

“Alasannya katanya data penerima bansos masih tumpang tindih, ini memang bisa menjadi pemakluman. Bansos haruslah tepat sasaran. Tapi, proses verifikasi data yang lambat juga tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menutupi kelemahan. Ini karena proses pendataan yang masih mengandalkan metode konvensional,” ungkapnya, Sabtu (6/6/2020).

Yakni, lewat struktur perangkat pemerintahan mulai dari tingkat pusat, daerah, desa, hingga RT, RW. Padahal, pendataan juga bisa melibatkan komponen lain, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus masjid, ormas, maupun karang taruna. Pelibatan mereka pun bisa dijadikan masukan sebelum data calon penerima BST diusulkan.

“Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada 14 komponen masyarakat yang bisa membantu kinerja pemerintah desa. Kita mengharapkan agar keterlambatan penyaluran BST ini menjadi momentum bagi pemkab untuk berbenah. Khususnya dalam merancang basis data kependudukan yang terintegrasi, terpadu dan dinamis di semua sektor,” katanya.

Mulai dari kemiskinan, ekonomi, maupun kesehatan. Termasuk integrasi dengan data pusat baik Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Desa (Kemendes). Sehingga alasan tumpang tindih data sudah tidak lagi menjadi alibi. Pasalnya, hingga memasuki bulan Juni, masyarakat belum mendapatkan BTS senilai Rp600 ribu yang diterima dalam tiga bulan.

“Pengintegrasian data kependudukan harus segera menjadi prioritas kerja pemkab. Bisa dikelola oleh Bappeda, Dispendukcapil atau Diskominfo. Akan lebih elegan ketika semua benar-benar fokus untuk melakukan kerja sosial kemanusiaan, dari hanya sekedar pencitraan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Asisten Bidang Kesra Setdakab Mojokerto Didik Chusnul Yakin menegaskan, BST pemkab diupayakan secepatnya disalurkan. Bahkan, jika tidak ada halangan penyaluran BST dijadwalkan mulai pekan depan yakni dengan menggunakan metode virtual account bekerja sama dengan bank swasta. Metode tersebut agar penyaluran BST tepat sasaran.

“Insya Allah, minggu depan mungkin sudah mulai penyaluran tahap pertama. Pemkab akan berupaya meng-upgrade data sesuai dengan dinamika sosial. Data usulan 18 ribu KPM calon penerima BST pemkab kini terus di cleansing dengan data BST Kemensos dan BLT DD. Nanti ada tahap evaluasi. Intinya kami upayakan untuk mempercepat penyaluran BST agar ekonomi masyarakat bisa terbantu,” tegasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar