Pendidikan & Kesehatan

BPOPP untuk Siswa SMK/SMA di Mojokerto Belum Cair

Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga pendidikan SMK/SMA di Mojokerto terpaksa harus mencari pinjaman untuk mencukupi kebutuhan sekolah. Menyusul Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dijanjikan cair pada pekan ketiga Agustus hingga sampai saat ini belum juga turun.

Bantuan dana yang mencover Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) membuat kondisi keuangan lembaga pendidikan SMA/SMK Kota/Kabupaten Mojokerto kian terpuruk. Pasalnya hingga akhir Agustus, Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Wilayah Mojokerto masih belum menerima penyaluran dana BPOPP.

Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Mojokerto, Mariyono mengatakan, kondisi tersebut membuat sekolah cukup kesulitan. “Tidak sedikit lembaga yang terpaksa harus utang terlebih dulu untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Tahapan untuk pencairan sudah, tinggal turunnya saja dari provinsi,” ungkapnya, Kamis (29/8/2019).

Masih kata Mariyono, Pemprov tinggal selangkah lagi melakukan pencairan. Ini lantaran seluruh tahapan perencanaan yang tersusun di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sudah dirampungkan oleh seluruh lembaga. Namun, pihaknya mengaku masih belum mengetahui pasti mekanisme pencairannya.

“Proses pencairannya bisa melalui Cabang Dispendik lebih dulu, kemudian baru disalurkan ke sekolah-sekolah. Bisa juga dana BPOPP akan langsung dikirim melalui transfer ke masing-masing rekenening SMA/SMK. Untuk total anggaran BPOPP sebesar Rp17,9 miliar, ini merupakan tahun pertama,” jelasnya.

Anggaran tersebut sebagai pengganti biaya SPP yang selama ini dibebankan kepada siswa, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK. Anggaran itu untuk kebutuhan selama enam bulan dulu (semester ganjil), semester genap bakal tahun pelajaran 2019-2020 akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya.

Besaran SPP yang berlaku bagi jenjang SMA di wilayah Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp85 ribu, SMK teknik Rp150 ribu dan SMK nonteknik Rp120 ribu per bulan. Sedangkan SPP di Kota Mojokerto, untuk jenjang SMA dijatah Rp95 ribu, SMK teknik Rp170 ribu dan Rp135 ribu per bulan untuk nonteknik. Sehingga belum cairnya BPOPP membuat lembaga sekolah kebingungan.

Ini lantaran sekolah harus menalangi pengeluaran sekolah selama dua bulan terhitung mulai Juli-Agustus ini. Di samping BPOPP, sekolah juga menerima Bantuoan Operasional Sekolah (BOS) nasional, lembaga sekolah kini juga terpaksa harus mencari pinjaman untuk kebutuhan yang tidak tercover oleh dana BOS.

Cabang Dispendik mencatat ada tiga SMA swasta yang menyatakan tidak mengambil bagian dalam program yang dikenal SPP gratis ini. Selain itu, juga ada lima lembaga lainnya juga dipastikan tidak bisa menerima bantuan BPOPP lantaran terganjal status akreditasi. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar