Pendidikan & Kesehatan

BPJS Segera Koordinasi dengan Sejumlah Menteri, Cari Solusi Defisit Anggaran

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat di Malang.

Malang (beritajatim.com) – Mahkamah Agung (MA) membatalkan iuran kenaikan atau premi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan keputusan ini, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan tidak berlaku.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya segera melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri menyusul keputusan MA. Sebab, BPJS ingin mencari solusi bersama dalam mengatasi defisit anggaran yang terjadi saat ini.

“Karena BPJS ini kesatuan dari sistem pemerintahan, kita akan segera rapat koordinasi di tingkat menteri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bahwa kita akan terus menjalankan operasional ini sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Fachmi di Malang, Rabu (11/3/2020).

Selain itu, BPJS akan menganalisis secara mendalam amar putusan MA. Setelah itu, BPJS akan melakukan koordinasi dengan lintas kementerian. Langkah awal, BPJS akan melakukan rapat koordinasl dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, pada Jumat esok (12/3/2020).

“Kalau kita sudah dapat amarnya, kemudian teknisnya kita analisis mendalam, kita akan tahu sebenarnya proyeksi cash flow di akhir tahun. Nanti itu kaitannya dengan Kementerian Keuangan dengan Kementerian terkait akan segera rapat koordinasi. Besok itu di tingkat eselon 1 dipimpin oleh menko PMK,” tandas Fachmi.

Sebelumnya, Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) menggugat Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Mereka menolak kenaikan iuran BPJS. Akhirnya MA memutuskan menolak kenaikan iuran itu, karena menganggap peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. [luc/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar