Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan dan DPRD Kota Malang Cairkan Dana Ahli Waris Rp166 juta

DPRD Kota Malang bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyerahkan santunan sebesar Rp166 juta kepada ahli waris.

Malang(beritajatim.com) – DPRD Kota Malang bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyerahkan santunan kepada ahli waris tenaga pendidik atau guru SDN 5 Mergosono Malang mendiang Hariyadi.

Santunan yang diberikan sebesar Rp166 juta, mereka juga memberikan program beasiswa bagi anaknya yang masih menempuh pendidikan.

“Diserahkan kepada Ibu Sri Wahyuni selaku ahli waris almarhum Hariyadi ini yang beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Karena beliau terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ketika dipotret oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang masih aktif maka haknya saat ini diberikan kepada ahli warisnya,” kata anggota komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, Jumat, (27/8/2021).

Penyerahan secara simbolis dilakukan Suryadi bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang Suwarjana, dan Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Kerja Malang Imam Santoso. Suryadi mengajak seluruh tenaga pendidik di Kota Malang untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Toh juga nominalnya terjangkau alias murah, dengan nominal Rp16 ribu rupiah perbulan, mamfaatnya banyak sekali. Kepesertaan ini bisa dilakukan secara formal karena bekerja dalam suatu lembaga, secara informalpun bisa daftar walaupun sebagai tukang cilok, pedagang kaki lima atau bahkan kerja serabutan, sederhana dan tidak ribet,” ujar Suryadi.

DPRD Kota Malang mengapresiasi Disdikbud Kota Malang dan BPJS Ketenagakerjaan karena berpaya maksimal memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik, penjaga sekolah dan pengawai yang lainnya. Salah satunya menjalin kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan.

“Sekali lagi saya harapkan lebih di optimalkan keikutsertaannya diseluruh tingkatan. Kejadian ini akan menjadi salah satu bahan masukan untuk kami sebagai wakil rakyat merumuskan kebijakan yang selanjutnya akan kami sarankan pada Pemerintah Kota Malang menjadi sebuah program kerja prioritas sebagai upaya memastikan perlindungan kepada rakyatnya,” tutur Suryadi.

Suryadi mengungkapkan harus ada alokasi penganggaran khusus dari APBD Kota Malang layaknya alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan. Sebab, mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 2011. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan dianggap lebih detail dalam menjangkau masyarakat.

“Sekali lagi saya mengajak kepada warga Malang baik yang bekerja formal dan informal untuk mendaftarkan diri sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Jangan merasa rugi menjadi peserta tapi memastikan diri untuk dilindungi dan termasuk memberi mamfaat kepada orang lain,” tandasnya. (luc/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar