Pendidikan & Kesehatan

BPJS Kesehatan Cabang Kediri dan Kejaksaan Teken Kerja Sama Kepatuhan Badan Usaha

Kediri (beritajatim.com) – BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Kediri teken Nota Kesepahaman Memorantum of Understanding (MoU) Penegakan Kepatuhan dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar di Grand Panglima Kota Kediri, Senin (9/3/2020). Melalui perpanjangan kerjasama ini diharapkan Program Sinergi Penegakan Kepatuhan antara kedua pihak dipastikan akan terus berjalan.

Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri Hernina Agustin Arifin mengatakan, Kejaksaan Negeri berhasil mendorong pendaftaran 3.566 orang tenaga kerja sebagai peserta JKN-KIS pada tahun 2019 di wilayah Kediri, Blitar dan Nganjuk. Tenaga Kerja tersebut akhirnya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS setelah Kejaksaan Negeri mengundang pemberi kerjanya untuk hadir pada sosialisasi dan mediasi bersama BPJS Kesehatan di wilayah masing-masing. Jumlah terbesar didapatkan oleh Kejaksaan Negeri Blitar yang berhasil mengadvokasi pendaftaran 1.205 orang pekerja.

“Kami ucapkan terimakasih atas dukungan Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam upaya optimalisasi penegakan kepatuhan program JKN-KIS. Harapan kami, kerjasama ini dapat terus berjalan seiring dengan dilakukannya penandatanganan MoU secara serentak yang dilakukan pada kesempatan hari ini,” ujar Ina.

Selain menjalin sinergi dengan Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan juga bersinergi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Tenaga Kerja di seluruh wilayah Kantor Cabang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak normatif karyawan di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya JKN-KIS. Untuk tahun 2020, hingga bulan Maret ini BPJS Kesehatan telah melaporkan 155 Badan Usaha yang tidak mematuhi ketentuan JKN-KIS kepada Kejaksaan Negeri.

Masih Ina, selama ini pihaknya menghadapi beberapa tantangan dalam hal kepatuhan badan usaha. PErtama, saat dilakukan kunjungan ke kantor badan usaha, ternyata ada yang belum mendaftarkan karyawannya dalam kepesertaan JKN-KIS karena alasan keterbatasan dana yang dimiliki. Persoalan lain, ada badan usaha yang sudah mendaftarkan, tetapi tidak keseluruhan karyawannya. Kemudian yang terakhir ada badan usaha yang sudah mendaftarkan seluruh karyawannya, namun tidak patuh dalam membayar secara rutin.

Baca Juga:

    “Sebenarnya dari PP No. 83 Tahun 2013 itu sudah diatur terkait sanksi administratif dan pelayanan publik. Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan karyawannya ke JKN-KIS bisa dikenai sanksi. Kami akan tingkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, bagaimana sistem dan pelaksanaan pemberian sanksi tersebut,” tegasnya.

    Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Martini mengatakan, kerjasama antara Korps Adhiyaksa dengan BPJS Kesehatan merupakan proses wajib yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2019, menurutnya, kerjasama tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

    “Kalau di Kota Kediri berjalan dengan baik ya. Daerah lain tentunya sama, hanya prosentasi (tingkat kepatuhan) nya yang berbeda,” ungkap Martini. Selama ini kejaksaan melakukan pemanggilan untuk mendengarkan penjelasan dari badan usaha terkait kendala yang dihadapi sampai terjadinya ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

    “Di Kota Kediri kita panggil satu kali saja itu sifatnya mengundang. Alhamdulillah semua hadir. Kemudian kita berikan sedikit penjelasan. Bisa dilihat keberhasilannya setidaknya mencapai 70 persen. Kita semuanya berharap semoga tahun ini tingkat kepatuhan dari Badan Usaha bisa bertambah,” pinta Martini.

    Datun Kejaksaan diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum. Pertimbangan hukum tersebut diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran oleh peserta iuran yang dapat berujung pada tindak pidana. Selain itu, Datun juga berwewenang memberi bantuan hukum berbentuk nonlitigasi dan litigasi serta tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara.

    Hingga saat ini lebih dari 69 ribu karyawan telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di wilayah Kediri, Blitar dan Nganjuk. Untuk memperluas kepesertaannya, BPJS Kesehatan terus melakukan upaya-upaya pendekatan pada Badan Usaha yang hingga kini belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN-KIS. [nm/ted]

    Apa Reaksi Anda?

    Komentar