Pendidikan & Kesehatan

BPJS Kesehatan Bojonegoro Akui Alami Defisit 107,3 Persen

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Bojonegoro Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, biaya pelayanan yang dibayarkan untuk Kabupaten Bojonegoro dan Tuban mengalami defisit.

Biaya pelayanan kesehatan yang sudah dibayarkan untuk dua kabupaten tersebut sekitar Rp240,5 miliar selama Juli 2020. Dengan rincian untuk Bojonegoro sudah membayarkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp191 miliar. Sisanya seb Rp49,5 untuk pembayaran di Kabupaten Tuban.

“Jika dihitung rasio secara keseluruhan untuk Bojonegoro dan Tuban ada 170,3 persen. Artinya dari setiap Rp1.000 iuran yang diterima itu kami membayarkan pelayanan kesehatan sebanyak 1.700. Jadi disini bisa dilihat ada defisit biaya,” ujarnya, Kamis (31/7/2020).

Defisit anggaran tersebut ditengarai juga banyaknya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) banyak yang nunggak selama pandemi Covid-19. Jumlah peserta yang nunggak iuran di kantor Cabang BPJS Kabupaten Bojonegoro sebanyak 65.000 peserta.

Dari jumlah peserta yang nunggak dari kelas 1 hingga kelas 3 itu total biaya yang tidak terbayarkan sebesar kurang lebih 40 miliar. Beberapa peserta yang menunggak iuran itu, dengan rincian, ada sebanyak 157 badan usaha swasta yang ada di Bojonegoro dengan nilai tunggakan sebesar kurang lebih Rp937 juta dan sebanyak 197 badan usaha di Kabupaten Tuban dengan nilai tunggakan sebesar Rp780 juta.

Sementara peserta golongan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang nunggak dari kelas 1 sampai kelas 3 total sekitar 68 ribu peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, dengan total tunggakan sekitar kurang lebih Rp 40 miliar. “Rinciannya 29 ribu peserta dari Bojonegoro, dengan nilai Rp19 miliar,” pungkasnya. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar