Pendidikan & Kesehatan

BPJS Kesehatan Banyuwangi Warning 5 Rumah Sakit Belum Terakreditasi

Foto: warga sedang antri mengurus BPJS Kesehatan

Banyuwangi (beritajatim.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi sesuai regulasi yang berlaku.

Pasalnya, akreditasi menjadi salah satu syarat wajb untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di BPJS Kesehatan KC Banyuwangi, ada 5 rumah sakit yang belum melakukan proses akreditasi. Di antaranya, 3 rumah sakit di Banyuwangi yakni Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Genteng, RSU Bhakti Mulia, dan RSU Al Rohmah. Sementara dua lainnya, RS Bhayangkara, dan RSU dr. H. Koesnadi, Bondowoso.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan Akreditas ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan, Dwi Trisnawati Zainal, Kamis (2/5/2019).

Lebih dari itu, kata Dwi, jika dalam batas waktu yang ditentukan sejumlah rumah sakit tersebut belum melakukan akreditasi, maka jaminan pelayanan kesehatan oleh BPJS akan diputus. BPJS Kesehatan bersama pemerintah memberikan kesempatan paling lambat 30 Juni 2019, semua harus terakreditasi.

“Kita berkali-kalil mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakt yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan
pembenahan dan perbaikan se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Dwi.

“Pemerintah juga memberikan rekomendasi pada rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum
terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah menginimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” tambahnya.

Padahal, lanjut Dwi, akreditasi seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang parubaha PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dani kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampal 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akredtasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Penyebab lainnya, pemutusan kerja sama itu karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

“Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan atau Asosiasi Faslitas Kesehatan setempat dan memastikan pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana
prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Khusus untuk akreditasi, kendala yang biasa dihadapi itu ya dari rumah sakit itu sendiri. Selain memang antrean panjang untuk pengajuan akreditasi juga menjadi alasan,” pungkasnya. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar