Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Banyak Lulusan SMA di Jatim Tak Lanjutkan ke Perguruan Tinggi, Apa Kata Pengamat?

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Warsono menilai bahwa penambahan SMK baru bukan sesuatu yang mudah. Pasalnya, biaya pendidikan SMK lebih mahal jika dibandingkan dengan SMA.

Seperti diketahui, banyaknya lulusan SMA tak melanjutkan ke perguruan tinggi kini tengah menjadi PR bagi Dinas Pendidikan Jatim. Program yang menjadi solusi adalah lewat SMA Double Track. Sementara langkah lainnya adalah pengetatan pendirian SMA baru.

Langkah itu diambil lantaran masih banyak lulusan SMA yang tak melanjutkan ke perguruan tinggi. Di samping itu, juga untuk mengejar presentase sekolah SMA/SMK di Jatim yang belum sesuai RPJMD.


Peraturan memperketat pendirian SMA baru sendiri, tertuang dalam Pergub Nomor 46 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas percepatan revitalisasi SMA di Jatim. Di pasal 11, dijabarkan untuk percepatan revitalisasi SMK itu perlu adanya pembatasan pendirian SMA.

Berdasarkan data Dapodik Kemendikbud Ristek, jumlah sekolah SMA/SMK di Jatim mencapai 3.683. Dengan rincian, 423 lembaga SMA negeri, dan 1.101 lembaga SMA swasta. Sedangkan 293 SMK negeri dan 1.861 SMK swasta.

Melihat hal itu, Prof Warsono mengatakan bahwa baik Dindik ataupun Pemprov Jatim terus berusaha untuk memenuhi target (RPJMD) tersebut. Hanya saja, dia menilai jika menambah SMK baru bukanlah hal yang mudah. “Semua itu membutuhkan biaya yang cukup besar,” ujar Prof Warsono.

Terkait masih banyaknya lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, Prof Warsono menjabarkan dalam konsep pendidikan ada tiga yang perlu diperhatikan yaitu akademik education, vocational education dan professional education.

SMA, kata dia, lebih ke akademik education, yang harapannya melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan SMK itu ke arah vocational education.”Itulah maka kebijakan pendidikan diarahkan untuk memperbanyak SMK dari pada SMA, dengan harapan mereka bisa bekerja atau berwirausaha,” paparnya.

Namun, tegas dia, ketika lulusan SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, hal itu tentu perlu dikaji. Bisa jadi, karena kuota perguruan tinggi terbatas, sehingga tidak bisa menampung semua lulusan SMA. Atau biaya kuliah di perguruan tinggi juga mahal, sehingga tidak semua lulusan SMA bisa memiliki biaya untuk kuliah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, pembatasan pendirian SMA baru berkaca pada lulusan SMA di Jatim yang melanjutkan ke perguruan tinggi baru 37 persen. Sementara 63 persen lainnya memilih tak melanjutkan.

“Masalahnya banyak lulusan SMA tidak memiliki kompetensi keahlian. Sehingga akan kesulitan dalam mencari peluang kerja,” jelasnya. Kondisi ini tentunya berbeda dengan lulusan SMK yang lebih siap. Kondisi ini lah yang membuat Jatim membuat pembatasan.

Soal lain adalah mengejar target sesuai RPJMD Jatim. Bahwa, gubernur punya target bahwa persentase antara SMA SMK adalah 30:70. Sementara saat ini kondisinya, SMK di Jatim baru 58 persen. Sementara untuk SMA jumlahnya masih 42 persen. “Tapi ini bukan moratorium. Hanya pembatasan,” paparnya.

Artinya, SMA baru boleh berdiri. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Seperti SMA tersebut merupakan boarding school dan telah memiliki kegiatan belajar mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun pelajaran atau 2 (dua) angkatan dan paling sedikit memiliki 60 (enam puluh) Siswa.

Tak hanya itu, SMA tersebut juga memiliki program wajib kewirausahaan atau keterampilan yang diberikan untuk peserta didik diluar jam pelajaran dan di bawah naungan yayasan yang memiliki pendanaan memadai dalam penyelenggaraan pendidikan SMA. “Dan telah menyediakan sarana dan prasarana belajar sesuai standar pelayanan minimal pendidikan,” paparnya.

Yayasan tersebut juga harus memiliki penyelenggaraan pendidikan dibawah jenjang menengah (bertingkat TK, SD, dan SMP) yang sudah meluluskan peserta didik paling sedikit 1 kali lulusan. [ipl/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar