Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Banyak Ijazah SMA/SMK Ditahan, Wasek PDIP Surabaya: Dindik Jatim Tak Boleh Tutup Mata

Wakil Sekretaris PDIP Surabaya, Achmad Hidayat.

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris PDIP Surabaya, Achmad Hidayat menyatakan tidak sepakat dengan Dinas Pendidikan Jatim jika tidak ada penahanan ijazah SMA/SMK. Achmad menyebut seringkali ia melakukan pendampingan terhadap ijazah dan merogoh kantong pribadi untuk membebaskan ijazah.

“Masih banyak lo, jangan bilang gak ada penahanan. Dindik Jatim harus turun kebawah, jangan tutup mata,” tegas Achmad Hidayat saat dihubungi, Sabtu (18/6/2022).

Politisi muda PDIP Surabaya ini berharap agar pihak Pemprov Jatim mampu menyambut baik niatan tulus Kota Surabaya yang mengambil langkah nyata untuk mengamankan kepentingan pelajar MBR. “Kami banyak memperjuangkan warga yang benar-benar MBR punya tanggungan dan ijazahnya tertahan sehingga kesulitan mencari pekerjaan,” katanya.

Disisi lain, Achmad mengapresiasi Pemerintah Kota Surabaya dibawah kepemimpinan Eri Cahyadi – Armuji bersama BAZNAS karena telah membebaskan ijazah 729 Pelajar MBR. Ia mengungkapkan bahwa kejadian itu merupakan potret nyata di lapangan, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak bisa diambil.

“Terobosan ini tepat, tapi ya seharusnya pihak yang membawahi SMA/SMK tidak boleh menutup mata. Apabila perlu membuat edaran resmi tidak boleh ada penahanan ijazah sebagai bentuk komitmen kepada rakyat,” kata alumni GMNI ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan ijazah tersebut bukan ditahan pihak sekolah, tetapi karena memang belum diambil oleh pelajar bersangkutan. “Setelah saya cek kepada kepala sekolahnya, bukan ditahan. Tetapi yang bersangkutan (para pelajar) belum mengambil ke sekolah,” kata Wahid di Surabaya, Rabu (15/6/2022).

Ia menegaskan bahwa sekolah tak pernah menahan ijazah karena tunggakan biaya sekolah. Wahid bahkan menjanjikan, jika praktik itu terjadi, maka ia meminta siswa itu untuk menelponnya langsung di hadapan kepala sekolah masing-masing.

“Sudah saya bilang, temui kepala sekolahnya, telepon saya apabila ada penahanan ijazah di depan kepala sekolahnya. Tidak ada penahanan ijazah,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya bersama Baznas menyelesaikan administrasi tunggakan 729 pelajar SMA sederajat dengan nilai total Rp1,7 miliar. Ijazah tahun 2020-2021 tersebut, sebelumnya ditahan pihak sekolah lantaran para pelajar masih memiliki tunggakan administrasi SPP.

“Alhamdulillah hari ini anak-anakku semua bisa menerima ijazah yang memang menjadi haknya kalian semua. Karena bagaimanapun ijazah ini sangat penting untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk bekerja,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (14/6/2022).

Eri menyatakan, sebenarnya ada lebih dari 729 pelajar SMA sederajat yang ijazahnya masih ditahan pihak sekolah. Namun, dia memastikan, saat ini Baznas masih terus menyelesaikan proses klarifikasi jumlah ijazah pelajar tersebut. “Masih dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Baznas,” kata Eri.

Eri memastikan, bahwa upaya untuk membantu kesulitan pelajar SMA/SMK sederajat di Surabaya akan terus dilakukan. Sebab, ia menginginkan ke depan tidak ada lagi ijazah pelajar SMA sederajat yang ditahan oleh pihak sekolah. “Kita terus lakukan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Semoga tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang tidak bisa menebus ijazahnya karena ada hutang,” pungkasnya.[asg/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar