Pendidikan & Kesehatan

Bantuan Sosial Tunai Belum Cair, Pemdes Kena Imbas

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Pendapa Kecamatan Mojoanyar beberapa waktu lalu. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Pemkab Mojokerto terpaksa tertunda dari jadwal semestinya yakni bulan Mei sampai Juli. Ini lantaran dari ribetnya proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari beberapa kategori bantuan sosial (bansos) lainnya.

Sehingga Pemkab Mojokerto terpaksa mengalihkan penyaluran di bulan berikutnya, yakni Juni, Juli dan Agustus. Pemkab Mojokerto sendiri telah mengumpulkan 37 ribu Kepala Keluarga (KK) hasil usulan pertama pemerintah desa (pemdes) dan diverifikasi Dinas Sosial (Dinsos) sehingga tinggal 29 ribu KK yang berhak menerima bantuan.

Data kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dicocokkan kembali dengan data penerima bansos lain, termasuk BLT Dana Desa (DD). Namun, belum selesai pencocokan, muncul penyaluran BST Kemensos dan BLT DD tanpa menghiraukan data yang sudah diverifikasi.

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Pendapa Kecamatan Mojoanyar beberapa waktu lalu. [Foto: misti/bj.com]
Sehingga, Pemkab Mojokerto terpaksa mendata ulang warga terdampak Covid-19 yang belum masuk daftar Jaring Pengaman Sosial (JPS). Alhasil, sejumlah pemdes di Kabupaten Mojokerto juga turut merasakan imbasnya. Pemdes harus menghadapi desakan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan.

Hal tersebut diakui Kepala Desa (Kades) Medali di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Miftahudin. “Kami sudah mengusulkan sampai dua kali tapi belum ada keterangan resmi berapa jumlah warga kami yang bisa dicover bantuan dari pemkab. Padahal jumlah warga kami yang terdampak sangat banyak,” ungkapnya, Jumat (5/6/2020).

Masih Miftahudin, sebanyak 70 persen warga Desa Medali merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sepatu yang terdampak parah selama pandemi Covid-19. Ia sempat mendapat kabar jika data yang ia usulan turut berkurang, namun hasil pengurangan tersebut sampai saat ini belum juga disampaikan ke pihak desa.

“Kami sudah mengusulkan sebanyak 219 KK, tapi katanya ada pengurangan dan yang kami dengan yang mendapat hanya 194 KK saja. Tapi jumlah itu nyatanya juga belum ada kejelasan. Kami yang dibawah yang mendapat desakan warga secara langsung,” ujarnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar