Pendidikan & Kesehatan

Bantuan Paket Data Internet di Kabupaten Mojokerto Ditolak

Sejumlah siswa mengerjakan daring di warkop Desa Dawarblandong, Kecamatan, DawarBlandong, Kabupaten Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menolak usulan bantuan senilai Rp 8 miliar yang diajukan dinas pendidikan (Dispendik). Harapan para siswa mendapat bantuan paket kuota internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari anggaran penanganan Covid-19 akhirnya sirna.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin mengatakan, hal ini karena Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sudah lebih dulu meminta sekolah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet bagi siswa dan guru.

“Sehingga pemda tidak berhak mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan PJJ. Karena memang Kemendikbud sudah mengeluarkan aturan lebih dulu. Jadi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan,” ungkapnya, Jumat (13/8/2020).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto sebagai tim verifikator anggaran juga telah melakukan studi banding ke Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terkait peluncuran program bantuan paket internet tersebut. Bantuan kuota bagi siswa SD dan SMP di Kota Mojokerto tersebut memang berasal dari anggaran BOS.

“Sehingga pemda sebagai pelaksana hanya memberikan penegasan kepada lembaga pendidikan agar segera mengalokasikan sebagian anggarannya yang bersumber dari BOS. Yakni, dengan mengubah RKAS untuk keperluan PJJ,” jelasnya.

Penegasan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS. Sehingga, lanjut Zainul, Dispendik diminta segera menginstruksikan setiap lembaga pendidikan baik SD-SMP di 18 kecamatan agar segera mengubah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah terbentuk sejak awal tahun.

Dengan menyisihkan sebagian dana BOS yang sudah diploting senilai Rp900 ribu untuk siswa SD dan Rp1,1 juta untuk siswa SMP. Sehingga tidak ada lagi fenomena siswa mencari wifi gratis di balai desa maupun warung kopi (warkop) demi bisa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Dalam Jaringan (Daring) atau guru mengunjungi rumah siswa.

“Secepatnya kami surati setiap sekolah untuk mengubah RKAS. Meski sebenarnya beberapa sekolah juga sudah menerapkan instruksi tersebut sejak tahun ajaran baru berjalan. Untuk nominal dan bentuk paket datanya, kami belum bisa memberikan penjelasan secara detail. Usulan itu yang jadi pedoman,” jelasnya.

Yakni, paket senilai Rp30 ribu per siswa untuk 61.475 siswa SD dan 24.190 siswa SMP. Sedangkan 3.787 guru SD dan 1.228 guru SMP, juga akan memperoleh masing-masing senilai Rp50 ribu. Dari nominal itu, setiap siswa nantinya bisa mendapatkan akses internet sebesar 8 gigabytes. Sedangkan guru sebesar 15 gigabytes.

“Mungkin sekolah sendiri nanti yang bisa memperkirakan berapa kekuatan dana BOS-nya. Kira-kira usulan kami bisa menjadi patokan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, dispendik mengusulkan bantuan untuk mengatasi keterbatasan akses internet selama pembelajaran daring. Bantuan senilai Rp8 miliar tersebut diupayakan lewat pos belanja tak terduga dalam anggaran penanganan Covid-19 hasil refocusing APBD. [tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar