Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Anggota DPRD Jatim Minta Eksekutif Hati-hati Lemparkan Narasi Herd Imunity

Deni Wicaksono anggota Komis E DPRD Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesehatan, Deni Wicaksono, meminta kepada Kepala Daerah atau eksekutif untuk lebih berhati-hati dalam melempar narasi soal pencapaian herd immunity di sejumlah daerah di Jatim.

Seperti diketahui Kepala Daerah  pada Jumat (6/8/2021) menyatakan, telah ada daerah di Jatim mencapai herd immunity dengan capaian vaksinasi dosis pertama sebesar minimal 70 persen.

”Mengapa saya bilang perlu hati-hati? Karena herd immunity terwujud ketika sebagian besar orang dalam kelompok sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi. Salah satu jalannya lewat vaksinasi. Konsensus ahli, sekitar 70 persen warga tervaksin, tapi dalam konteks Covid-19, itu tercapai ketika sudah lengkap dua dosis. Faktanya, tidak ada satu pun kabupaten/kota atau provinsi di Indonesia yang telah mencapai itu,” kata Deni Wicaksono kepada beritajatim.com, Sabtu (7/8/2021).

”Saya gagal paham dengan pernyataan-pernyataan Kepala Daerah,” tambah politisi muda tersebut.

Deni meminta kepala daerah tidak asal dalam melempar narasi herd immunity. Pasalnya, fakta di lapangan, pencapaian vaksinasi di Jatim sangat tidak merata. Berdasarkan data Satu Data Covid-19 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) per 5 Agustus 2021, dari total 7,7 juta vaksinasi dosis 1 di Jatim, sekitar 65 persen di antaranya datang dari hanya 11 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota.

Jika berdasarkan persentase, hanya 14 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis 1 sudah di atas 30 persen. Sebagian besar lainnya di bawah 20 persen, bahkan ada yang di bawah 10 persen.

”Artinya, vaksinasi tidak merata. Gubernur sebagai pimpinan dan pembina kabupaten/kota harus turun ke daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah. Harus berani turun yakinkan masyarakat dan gerakkan tenaga kesehatan. Jangan main aman hanya foto-foto di lokasi vaksinasi masal di kota besar,” ujar alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Terkait pernyataan Kepala Daerah bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity, Deni menyebut hal itu sebagai pernyataan yang menyedihkan, menjerumuskan, dan mengadu domba.

”Menyedihkan karena belum memahami konsep herd immunity. Dan ada kesan asal bikin statemen demi untuk kelihatan bagus bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity, padahal itu keliru besar,” ujarnya.

Deni menyebut pernyataan itu menjerumuskan karena berpotensi membuat masyarakat di daerah yang disebut oleh Kepala Daerah sudah herd immunity lengah terhadap Covid-19 yang masih mengganas. Padahal saat ini, herd immunity melalui vaksinasi bukan lagi menjadi target, melainkan salah satu cara dalam pengendalian pandemi.

”Dengan munculnya varian baru dengan angka reproduksi yang tinggi, ada tiga metode pengendalian pandemi. Pertama, disiplin protokol kesehatan. Kedua, PPKM. Ketiga, vaksinasi untuk imunitas, Semestinya penjelasan komprehensif itu disampaikan eksekutif,” paparnya.

Deni mengatakan, pernyataan Eksekutif bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity juga berpotensi mengadu domba karena publik di daerah tersebut akan memprotes keras pemerintah kota atau kabupatennya, mengapa tetap pembatasan ketika herd immunity sudah diklaim oleh Kepala Daerah.

”Statemen Kepala Daerah tersebut  membuat rakyat bisa tidak percaya kepada pemerintah kota atau kabupatennya,” tandasnya. (asg/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar