Pendidikan & Kesehatan

Anggota DPR RI Ini Minta Jatim Berkaca dari Evaluasi PSBB Jabodetabek

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR RI, Mufti Anam berharap Pemprov Jatim berkaca dari evaluasi sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Hal ini untuk menyambut penerapan PSBB di Surabaya, Sidoarjo, Gresik yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes) dan kini menunggu peraturan di tingkat daerah.

“Saya kira ada beberapa masukan kalau kita berkaca dari PSBB di Jabodetabek yang belum ideal di lapangan. Kebetulan kami belum lama ini rapat virtual dengan daerah yang telah PSBB. Saya yakin pelaksanaan di Jatim jauh lebih bagus. Kita semua ingin bagus, kebetulan saya juga warga Jatim,” ujar Mufti kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/4/2020).

Menurut Mufti, Jatim punya modal bagus dalam penerapan PSBB, karena langsung tiga daerah bersamaan. “Pemprov Jatim tepat, PSBB tiga daerah berkaitan. Kalau Jabodetabek itu tidak barengan, karena secara administrasi memang berbeda. Jakarta 10 April PSBB, Jabar penyangga Jakarta (Bogor, Depok, Bekasi) 15 April, Tangerang Raya 18 April,” katanya.

“Jakarta mulai PSBB, tapi penyangganya belum. Mobilitas orang masih kencang sekali, karena Jabodetabek secara sosial-ekonomi satu klaster,” jelas politisi PDI Perjuangan yang terpilih dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo tersebut.

Sehingga, PSBB berbarengan antara Surabaya dan daerah penyangganya yaitu Sidoarjo dan Gresik, menurut Mufti, adalah langkah yang tepat.

“Tentu juga ada daerah penyangga lain, seperti Mojokerto, tapi pasti sudah dikaji keterkaitan sosial-ekonomi dan kajian epidemiologinya. Tinggal pelaksanaannya harus mendekati ideal. Perlu mengetahui apa yang kurang dari Jabodetabek untuk diantisipasi,” kata Mufti.

Mufti juga mengusulkan dalam peraturan kepala daerah agar jangka waktu pelaksanaan PSBB bisa lebih panjang dari 14 hari. “Jadi kalkulasinya biar jelas, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha, misalnya, bisa mengkalkulasi duit keluar-masuknya,” tegasnya.

Berkaca dari pengalaman di Jabodetabek, hampir semua tidak efektif jika PSBB 14 hari. Seperti Jakarta yang berakhir hari ini dan lalu diperpanjang.

“Karena 3-4 hari awal PSBB itu dihabiskan untuk penyesuaian, sosialisasi, tidak bisa langsung tegas,” tuturnya.

Jika mengacu di Permenkes, pelaksanaan PSBB selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Padahal, masa inkubasi terpanjang ada beberapa versi di praktisi kesehatan.

“Lagipula, tidak ada relasi antara masa inkubasi dan penambahan jumlah pasien positif. Karena itu sangat dipengaruhi daya tahan tubuh, faktor penyakit penyerta, dan semakin bervariannya model virus karena sekarang ini infonya ada 3 strain Covid-19,” jelasnya.

“Jika PSBB lebih panjang, pemerintah daerah tidak lagi disibukkan legal perpanjangan. Misalnya, 28 hari. Mereka yang kini positif, Insya Allah sembuh dua pekan. Mereka yang tertular setelah PSBB, bisa sembuh dua pekan kemudian. Jadi, semakin menekan potensi penyebaran. Tapi ini tentu harus memperhitungkan sumberdaya pemerintah dan para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Dia menambahkan, belajar dari PSBB Jabodetabek, banyak perusahaan masih beroperasi, meski bergerak di luar sektor yang diperbolehkan. Perusahaan tersebut berdalih mendapatkan izin Kementerian Perindustrian.(tok/ted)

 





Apa Reaksi Anda?

Komentar