Pendidikan & Kesehatan

Alokasi Dana Desa di Bojonegoro untuk Kesehatan Masih Rendah

Anis Umi Khoirotunnisa, Anggota Speak Bojonegoro saat melakukan diskusi dalam sebuah acara.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengklaim masih menaruh perhatian khusus terhadap pengurangan kasus stunting. Namun, di 2019 Suara Perempuan Penggerak Komunitas (Speak) Bojonegoro menemukan adanya serapan anggaran untuk sektor kesehatan masyarakat masih rendah.

Menurut salah seorang anggota Speak Bojonegoro Anis Umi Khoirotunnisa, penanganan stunting ini perlu adanya keterlibatan multistakeholder. Selain itu, dengan didukung anggaran yang memadai guna peningkatan sarana maupun prasarana kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan anggota Speak tahun 2019 masih banyak desa dengan anggaran kesehatan kurang dari 10 persen dari nilai APBDesa.

“Efektivitas anggaran desa tahun 2019 masih banyak desa dengan anggaran kesehatan kurang dari 10 persen. Padahal berdasarkan Perbub no 2 tahun 2018 memungkinkan Dana Desa untuk dipakai dalam bidang kesehatan selain APBDesa,” ujarnya, Rabu (26/5/2021).

Sementara data yang mereka peroleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro jumlah kasus stunting di Bojonegoro 2020 masih cukup tinggi, yakni 5.192 balita stunting dengan prevelansi 6,87 persen. “Kalau analisis Speak, kasus stunting itu banyak sekali cakupan penyebabnya, seperti pohon masalah yang banyak cabang dan saling terkait,” jelasnya.

Stunting kata dia, tidak hanya tiba-tiba ada karena kurangnya gizi seimbang yang diberikan kepada anak. Tetapi, dimulai jauh sebelum itu, yakni mulai dari edukasi tentang gizi pada masa sebelum kehamilan dan pasca melahirkan, sampai kesehatan ibu saat pengasuhan.

Untuk itu, dari hasil beberapa kajian yang dilakukan Speak Bojonegoro, ada beberapa rekomendasi aksi atau upaya yang bisa dilakukan, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dengan kolaborasi bersama tenaga kesehatan atau promkes di puskesmas, adanya posyandu remaja di tiap desa dengan kegiatan rutin selain posyandu balita.

Pencegahan pernikahan dini, karena banyak juga kasus angka kematian ibu (AKI) dengan penyebabnya adalah pendarahan dan preklamsia dimana salah satu penyebabnya adalah organ reproduksi yang belum siap. Serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita sesuai standar gizi yang jelas sesuai kebutuhan.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Ani Pudjiningrum mengungkapkan, ada sebanyak 15 desa di Bojonegoro yang menjadi lokasi stunting tertinggi sejak tiga tahun terakhir. Belasan desa itu tersebar di sejumlah kecamatan mulai Balen, Kapas, Kalitidu, Ngasem, Temayang, Gayam hingga Kecamatan Bojonegoro.

“15 desa ini yang menjadi perhatian kami di 2021 ini. Maka dari itu saya berharap kepada Pendamping PKH ikut bersama mengintervensi dan membantu pemerintah dalam rangka penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.

Upaya mengurangi stunting ini Dinas Kesehatan menggandeng Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dipelopori Dinas Sosial Bojonegoro. Ratusan Pendamping PKH itu mendapat Bimbingan Teknis dan materi soal stunting untuk turut memberikan edukasi dan wawasan tentang pencegahan stunting kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH. [lus/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar