Pendidikan & Kesehatan

Akademisi Kritik Kinerja Dinkes Jember Terkait Info Covid-19

Hermanto Rohman, dosen Fisip Universitas Jember

Jember (beritajatim.com) – Akademisi Peduli Jember untuk Kawal Covid melihat selama ini koordinasi Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kurang berjalan baik, dan informasi yang disampaikan kepada publik masih terbatas.

Hermanto Rohman, dosen Fisip Universitas Jember yang juga anggota koalisi tersebut mengatakan, publik tidak cukup mengetahui informasi soal bagaimana merespons pasien Covid-19. “Kalau ada kasus, apa ada tim kesehatan, orang yang berkompeten, atau institusi yang menjelaskan terkait kasus tersebut,” katanya, Rabu (6/5/2020).

“Selama ini, informasi terkait Covid-19 hanya terbatas dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Kesehatan masih belum responsif. Selama ini masyarakat belum mengetahui terkait standar prosedur operasi untuk mendapatkan informasi penanganan Covid-19,” kata Hermanto.

Hermanto menyebut Dinkominfo terkesan gagap dan tidak siap. “Tidak mengherankan, bila kebijakan dirasakan tidak jelas, tidak komunikatif, dan terkesan tidak sesuai standar. Akibatnya, terjadi kesimpangsiuran informasi pada publik, bahkan justru terlihat tidak mendidik,” katanya.

Masalah kurang informatifnya Pemerintah Kabupaten Jember ini juga pernah dikeluhkan dua organisasi profesi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. “Jangankan diakses masyarakat, diakses wartawan juga sulit. Akhirnya kemarin terjadi beberapa misinformasi di masyarakat. Kami melihat karena akses informasi yang tertutup. Seharusnya di Gugus Tugas Covid-19 ada juru bicara yang diambil dari orang (lembaga) kesehatan. Dinas Kominfo oke (jadi juru bicara), tapi harus mengerti detail,” kata Sri Wahyunik, juru bicara AJI Jember.

Kepala Dinkominfo Gatot Triyono berjanji akan memperbaiki hal itu. “Tapi kami sudah semaksimal mungkin memberikan informasi kepada masyarakat terkait Covid-19,” katanya.

Gatot akan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyerap informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. “Selama ini memang organisasi-organisasi pemerintah daerah melimpahkan kepada kami (untuk memberi penjelasan). Di surat keputusan (gugus tugas) juga ada tugas kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Itu yang kami emban,” katanya. Informasi-informasi tersebut berasal dari OPD terkait. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar