Pendidikan & Kesehatan

93 Tenaga Kesehatan di Bangkalan Empat Bulan Belum Digaji

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan

Bangkalan (beritajatim.com) – Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS) terhadap 93 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Bangkalan, masih dalam proses pembaharuan, termasuk menunggu ditandatangani Gubernur. Sehingga, selama 4 bulan lamanya, puluhan Nakes terbebut belum digaji.

Ketua Komisi D DPRD setempat mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Bangkalan. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui berkas sudah berada di meja Gubernur sejak 3 minggu lalu. “Kami sudah lakukan koordinasi, dari pihak Dinkes menyatakan sudah menyerahkan berkas. Kami menyarankan agar dinkes kabupaten untuk menekan provinsi agar segera diturunkan SK-nya,” ucapnya, Selasa (5/5/2020).

Ia mengatakan, berkas PKS harus diprioritaskan dan segera selesai. Pasalnya, kurun waktu 4 bulan tak digaji telah melebihi batas toleransi, sehingga ia mendesak pihak provinsi untuk tidak mengabaikan hal tersebut meski dalam masa pandemi Covid-19.

“Namun di sini kami belum tahu, apakah memang ada keterlambatan pengajuan dari Dnkes Kabupaten atau memang Pemprov yang tidak segera merespon. Kami harap ini menjadi pelajaran,” tambahnya.

Sementara itu, kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Sudiyo mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi menjanjikan SK tersebut segera turun minggu ini. “Sudah kami konfirmasi lagi dan janjinya minggu ini turun. Untuk seluruh tenaga medis yang belum digaji, akan di rapel ketika SK turun sehingga haknya tidak hilang,” imbuhnya.

Diketahui, sebanyak 93 Nakes terdiri dari 7 dokter dan sisanya bidan. Nakes tersebut digaji dari dana sharing kabupaten dan provinsi sebanyak Rp2,5 juta untuk dokter dan Rp 1,85 juta untuk bidan, dengan rincian Rp 1,45 juta dari provinsi dan Rp 435 ribu dari kabupaten.

“Seluruh tenaga medis mohon bersabar, dan ini tidak hanya terjadi di Bangkalan namun juga 12 kota lain di Jawa Timur,” tandasnya. [sar/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar