Pendidikan & Kesehatan

634 Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Mojokerto Kena Sanksi

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono turun langsung dalam operasi yustisi di Jalan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Selama diberlakukannya denda administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindak 634 pelanggar yang kedapatan tak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari jumlah tersebut, terkumpul uang denda sebesar Rp17 juta.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono mengatakan, uang Rp17 juta tersebut hasil dari razia pelanggar protokol kesehatan, yakni denda terhadap 634 orang yang tidak memakai masker di Kota Mojokerto sejak diberlakukannya Pergub Nomor 2 Tahun 2020 dan Perwakilan Nomor 55 Tahun 2020.

“Hingga 30 September lalu, ada 634 pelanggar dan uang yang terkumpul sebesar Rp17 juta. Uang ini masuk kas daerah. Setiap pelanggar yang terjaring langsung melakukan pembayaran ke DPPKA. Rata-rata sanksi administrasi pelanggar protokol kesehatan Rp25 ribu sampai Rp30 ribu,” ungkapnya, Jumat (2/10/2020).

Ini sesuai dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2020. Tak hanya memberikan sanksi administrasi bagi warga umum, pihaknya juga memberikan sanksi kepada pemilik usaha yang kedapatan tak mengingatkan karyawan untuk memakai masker. Sanksi bagi pemilik usaha sebesar Rp200 ribu tersebut sesuai dengan Perwali Nomor 55 Tahun 2020.

“Warga umum kita kenalan Pergub Nomor 2 Tahun 2020, untuk pemilik usaha kita terapkan Perwali Nomor 55 Tahun 2020. Dendanya lebih banyak pemilik usaha karena mereka (pelaku usaha) memilki tangung jawab mengingatkan para karyawan atau pun pelanggannya. Sanksi administrasi ini diterapkan bulan September karena sebelumnya kita berikan sanksi sosial, seperti kerja bakti,” katanya.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto ini menjelaskan, pelanggar protokol kesehatan banyak ditemui di tempat umum. Seperti warung kopi, kafe, jalan jalan protokol, Alun-Alun hingga pasar tradisional. Untuk pemilik usaha, ada 20 pemilik usaha yang sudah dilakukan penindakan sesuai Perwali Nomor 55 Tahun 2020. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar