Pendidikan & Kesehatan

32 Sekolah di Sampang Terima Dana Renovasi dari Kementrian PU

Kasi sarpras Dinas Pendidikan Sampang Abdul Rahmah

Sampang (beritajatim.com) – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berupa program paket rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana (sarpras) sekolah 2019.

Sesuai informasi dari data Dinas Pendidikan (Disdik) setempat menyebutkan, sekolah yang mendapatkan program rehab sarpras dari PUPR tersebut, berjumlah 32 sekolah. Dengan rincian, 31 sekolah dasar negeri (SDN) dan 1 SMPN.

Anehnya, program tersebut tidak mendapatkan pengawasan dari pemkab, bahkan Disdik dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang, keduanya mengaku tidak dilibatkan.

Padahal berdasarkan surat yang dikeluarkan Balai Permukiman Wilayah Jawa timur menyebutkan, ada Tim Teknis Pendukung yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah dearah yang membantu mendukung pelaksanaan program tersebut.

Plt Kasi Sarpras SD Disdik Sampang, Abdul Rahman mengatakan, program rehab dari Kementerian PU tersebut bertujuan agar sekolah di Kota Bahari memiliki sarana prasarana yang bagus dan sesuai dengan standar bangunan pemerintah. “Di Sampang ada 32 sekolah yang mendapatkan program itu. Sekolah penerima bantuan ditentukan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik),” terangnya, Selasa (29/10/19).

Menurut dia, program tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Mulai dari perencanaan program hingga pengawasan. Sedangkan, lembaganya hanya sebatas menerima data dan menjaga agar selama proyek itu dikerjakan, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tetap berjalan dengan baik. “Kami tidak dilibatkan dalam program itu. Sehingga, tidak bisa melakukan pengawasan. Selama proyek itu dikerjakan, KBM dilaksanakan di tempat lain,” katanya.

Sementara itu, Kabid Perumahan dan Pertanahan DPRKP Sampang. Faisol Ansori mengaku pihaknya juga tidak dilibatkan dalam program tersebut. Sehingga, tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek itu.

Program tersebut langsung ditangani pusat dan Balai Permukiman Wilayah Jawa timur. Semua proses dilasanakan di pusat. Mulai dari tahap perencanaan, lelang proyek, hingga pelaksanaan. Sementara, DPRKP hanya sebatas menerima pemberitahuan dan berita acara penyerahan ketika proyek selesai. “Kalau tidak salah proyek itu disubkontrakan. Siapa pelaksanaannya kami tidak tahu,” tandasnya.

Sekedar diketahui, salah satu proyek rehabilitasi dan renovasi sarpras SDN Morbatoh 3, Banyuates dianggarkan Rp 1.056.755.592. Berdasarkan papan informasi proyek itu dikerjakan PT Galakarya dengan masa kontrak kerja selama 110 hari terhitung sejak 13 September – 31 Desember 2019.[sar/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar