Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

17 RS Tak Kerjasama dengan BPJS, DPRD Surabaya Ingatkan Pembiayaan UHC Rp394 M dari Pemkot

Joko Fattah Rochim menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan non upah

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, mengingatkan keberadaan anggaran Rp394 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kota Surabaya untuk sektor kesehatan. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa mengakses pengobatan gratis di Kota Surabaya.

Ghoni menegaskan seharusnya pasien BPJS di Surabaya mendapatkan priviledge atau keistimewaan dari sejumlah rumah sakit tersebut. Ini mengingat dana UHC tersebut cukup besar.

“Harus ada priviledge khusus dari BPJS, tidak banyak kabupaten/kota yang kerjasama melalui UHC,” kata Ghoni di DPRD Surabaya, Kamis (7/4/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan muncul banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan ke dewan terkait pelayanan BPJS. Ghoni pun menyatakan masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan jika ada masalah layanan BPJS kepada petugas yang sudah ditempatkan di tiap rumah sakit.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam memberikan akses kesehatan gratis bagi warga KTP dan KK Surabaya sudah berlaku mulai 1 April 2022.

“Sebetulnya janji Wali Kota itu sudah terlaksana per 1 April 2021. Itu upaya Pemkot membuat warga bisa berobat dengan KTP,” kata Feny.

Tetapi, kata dia, komitmen Pemkot dalam memberikan pengobatan gratis dengan KTP tetap disalurkan melalui BPJS. “Pemkot tidak bisa langsung bayar seperti itu tapi harus lewat BPJS karena itu program nasional,” katanya.

Feni menyebut Kota Surabaya tertinggi dalam mengikutkan warga untuk program UHC. Maka dari itu, mendapatkan banyak kemudahan.

Bahkan, jika ingin mengakses kelas 3 cukup dengan mendaftar di RT/RW lewat aplikasi Kelurahan.

“Bagi warga yang ingin dilayani melalui KTP dengan program jaminan kesehatan nasional UHC kota maka silahkan mendaftar. Jangan menunggu sakit karena apa contohnya tadi ada NIK yang tidak aktif, harus membutuhkan waktu. Segera daftar UHC melalui kelurahan atau RT RW,” pungkasnya. [asg/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar