Pendidikan & Kesehatan

15 Siswa Pakai Surat Keterangan Domisili yang Diakali Akhirnya Diampuni

Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi D, Dinas Penididkan dan SMPN 1 Ponorogo.

Ponorogo (beritajatim.com) – Persoalan PPDB di SMPN 1 Ponorogo yang terbukti diakali oleh sebagian orangtua pada Selasa (16/7/2019) resmi berakhir. Itu setelah hasil forum rapat dengar pendapat (RDP) memutuskan untuk mengampuni pelanggaran tersebut.

“Ada 15 siswa yang terbukti menggunakan surat keterangan domisili aspal (asli tapi palsu) akhirnya kami ampuni. Bagaimanapun juga mereka harus kita selamatkan karena proses penerimaan sudah berjalan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Moh Ubahil Islam, usai RDP dengan Dindik dan pihak SMPN 1 Ponorogo.

Keputusan untuk memutus polemik itu, kata Ubahil juga mempertimbangkan banyak hal. Terutama nasib para siswa yang sudah telanjur diterima di SMPN 1 Ponorogo. Forum menilai kesalahan sebenarnya ditunjukkan ke orangtua. Mereka terkesan memaksakan anaknya masuk ke sekolah yang dipandang favorit di masyarakat Ponorogo.

“Jadi upaya pembinaannya kepada orangtua. Kami minta pihak sekolah untuk mengumpulkan lagi wali murid guna diberi pemahaman terkait aturan PPDB yang baik dan benar,” katanya.

Ubahil mengungkapkan kesalahan PPDB tahun ini jangan sampai terulang kembali pada tahun depan. Makanya, komisi D meminta Dinas Pendidikan Ponorogo kedepan bisa menerapkan aturan PPDB yang jelas dan tegas.

Komisi D juga meminta kepada dindik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini. Supaya kesalahan serupa tidak terulang kembail, Ubahil dan kolega meminta kepada dindik untuk kelak dapat menerapkan aturan PPDB yang jelas dan tegas. “Kami ingin Dindik mengevaluasi PPDB tahun ini. Supaya kedepan hal serupa tak terulang, mereka harus giat sosialisasi ke semua kalangan termasuk ke pemdes maupun kelurahan,” pungkasnya.(end/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar