Olahraga

Sosialisasi Inpres Nomor 5 tahun 2019, Menpora Pilih Jatim Sebagai Lokasi Pertama

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menpora Zainudin Amali

Surabaya (beritajatim.com) – Memiliki lima klub sepak bola liga 1, Jawa Timur terpilih sebagai tempat pertama untuk melakukan sosialisasi Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Sosialisasi dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Vasa Surabaya Jumat (4/6/2021) malam, Zainudin menyebut alasan penunjukan Jawa Timur, yakni banyaknya klub sepak bola dari wilayah tersebut.

“Di Liga 1 saat ini, Jawa Timur menyumbangkan klub paling banyak, ada lima klub sepak bola di kasta tertinggi. Ini yang membuat wilayah ini sebagai contoh pertama yang nantinya kami harapkan semua aspek mendukung, mulai dari pemerintahnya hingga Asprov dan Askotnya,” ungkap Menpora.

Sosialisasi inpres di Jawa Timur berlangsung selama dua hari. Di hari pertama, Menpora ikut mengundang bupati dan wali kota di beberapa wilayah di Jawa Timur. Di samping itu, ada pula asosiasi PSSI tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

“Kami sengaja mengundang bupati dan wali kota agar mengetahui tugasnya. Saya juga berharap asosiasi PSSI di sini agar berkomunikasi dengan gubernur supaya dibantu,” ujar Zainudin.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019 ini adalah semangat baru bagi tim liga 1 di Jawa Timur. Tentu ini menjadi kekuatan insan sepak bola, dan selanjutnya harus saling bersinergi.

“Ini merupakan semangat baru bagi lima klub liga 1 di Jawa Timur. Karena hal ini akan menjadu bagian kekuatan dari sepak bola. Setiap perhelatannya menjadi saling memberikan penguatan. Selanjutnya adalah dukungan untuk saling bersinergi antara pelatih dan pemain,” ungkap Khofifah.

Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2019.Sejak ditetapkan, Inpres yang berisi tentang kerja sama antarpemerintah dan lembaga tersebut belum berjalan secara optimal. [way/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar