Olahraga

Konflik di Tubuh Persid Jember Masuki Babak Baru

Jember (beritajatim.com) – Konflik di tubuh klub sepak bola Persid Jember, Jawa Timur, memasuki babak baru. Jika sebelumnya, konflik terjadi antara kelompok suporter Berni dengan Yayasan Persid Jember, kini konflik terjadi di internal yayasan sendiri.

Babak baru ini terjadi setelah Pembina Yayasan Persid Jember Suparno menyerahkan jabatan ketua pengurus yayasan kepada M. Sholahuddin Amulloh alias Jo, Jumat (20/3/2020) lalu. Sebelumnya posisi ketua yayasan dipegang Sunardi, legislator DPRD Jember.

Sunardi tidak terima dengan keputusan Suparno. “Itu cacat hukum,” katanya. Dia merasa masih berhak memimpin yayasan hingga 2021 sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apalagi selama 2017 hingga 2019, ia mengelola Persid dan ikut dalam kompetisi Liga 3 dan Piala Suratin.

Namun, Sunardi tidak akan mempersoalkan dulu ke jalur hukum. “Kami akan kembalikan ke Asprov (PSSI Asosiasi Provinsi Jawa Timur). Kami tetap mendaftarkan (Persid untuk mengikuti kompetisi Liga 3 2020) pada 24 Februari 2020. Penutupan tanggal 10 Maret 2020,” katanya.

Sunardi menyerahkan persoalan ke PSSI Asprov Jatim karena tak ingin bertengkar di Jember. “Kami tidak mau konflik di Jember. Biar kami sampaikan ke Asprov,” katanya.

Sikap senada juga dikemukakan Suparno. “Kalau Pak Nardi ngotot masih jadi pengurus, ya itu terserah Pak Nardi,” katanya. Pembina tidak pernah memperpanjang masa jabatan Sunardi sebagai ketua yayasan yang habis pada 2016. Oleh sebab itu, saat pembina mengangkat ketua yayasan baru sekarang, maka otomatis Sunardi tak lagi menjabat.

Soal Persid yang didaftarkan ke Liga 3 oleh Sunardi, Suparno tak mempermasalahkan. “Nanti kan Surabaya, Asprov, yang menentukan siapa yang berhak melaksanakan, kalau Pak Nardi masih ngotot,” katanya.

Bagaimana jika keputusan Asprov PSSI tidak berpihak kepada Sunardi? “Yang jelas kami akan lakukan gugatan,” kata Sunardi.

Sunardi mengatakan, persoalan ini tak akan pernah selesai. Siapapun yang diputuskan Asprov PSSI Jatim menjadi ketua yayasan, maka gugatan bakal muncul dari pihak yang kalah.

“Kami pasrah ke Asprov. Tapi kalau Asprov menentukan salah, masa kami mau diam? Kalau andaikan saya salah dalam melaksanakan kegiatan pada 2017, ya (pencairan) dana (APBD) yang saya tanda tangani, ya harus kembali dulu, karena keabsahan saya (diakui) ketika ada dana. Tahun 2017 kami dapat anggaran. Kalau dianggap tidak sah kepengurusan saya pada 2017, ya (dana) harus dikembalikan,” kata Sunardi.

Sementara itu, Jo tidak mau ikut campur dengan konflik antara Suparno dan Sunardi. “Saya menerima amanat dari ketua (dewan) pembina. Saya tetap berjalan, saya tidak mau melebur dan ikut campur dalam hal-hal terkait itu tadi. Saya hanya menjalankan amanat,” katanya, Rabu (25/3/2020). [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar