Iklan Banner Sukun
Olahraga

Ketidakmampuan Pemkab Jember, Biang Gagalnya Renovasi Club House Golf Glantangan

Bupati Hendy Siswanto bermain golf di Glantangan. [foto: jemberkab.go.id]

Jember (beritajatim.com) – Setelah sempat diwarnai kontroversi, program renovasi bangunan club house lapangan golf Glantangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berakhir antiklimaks. Program itu gagal dilaksanakan dan disayangkan oleh Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember.

Semula dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2022, pemerintah daerah menganggarkan Rp 5 miliar untuk renovasi tersebut. Penentangan sempat muncul dari kalangan parlemen saat proses pembahasan APBD 2022. Salah satunya, soal status tanah dan perjanjian kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara 12 sebagai pemilik hak atas lahan.

Namun Bupati Hendy Siswanto jalan terus. “Tentunya selain bermanfaat untuk membentuk atlet pada cabang golf, sarana olahraga, sarana wisata, juga sangat berpotensi untuk meningkatkan investasi ekonomi di Kabupaten Jember dan menimbulkan multiplier effect pada sektor lainnya,” katanya, dalam sidang paripurna pembahasan APBD 2022 di gedung DPRD Jember, Rabu (10/11/2021).


Belakangan, renovasi gagal dilaksanakan dan anggaran Rp 5 miliar direalokasi dalam Perubahan APBD 2022. “Tender sudah selesai, sudah ada pemenangnya. Tapi tidak boleh. Cut, karena kami ragu-ragu, takut permasalahan tanahnya belum selesai. Ternyata belum selesai bener,” kata Hendy, usai sidang paripurna pengesahan bersama Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Sabtu (24/9/2022).

Siswono, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), menilai rencana itu batal, lantaran persoalan kerja sama operasional atau KSO dengan PT Perkebunan Nusantara 12 sebagai pemegang hak guna usaha atau HGU atas lapangan golf tidak tuntas.

“Gagalnya rencana itu, membuktikan bahwa negosiasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan PTPN 12 terhadap persoalan tersebut gagal. Kami sangat menyayangkan, karena ini sangat ditunggu oleh mereka yang ingin bekerja di sana,” lata Siswono.

“Anggaran hampir Rp 5 miliar sudah dialokasikan pada APBD 2022, namun akhirnya gagal dan dialihkan karena ketidakmampuan pemerintah untuk mencarikan solusi kerjasamanya dengan PTPN 12. Lagi-lagi gagal, lagi-lagi gagal, karea tidak mampu,” kecam Siswono. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar